Anggur Dogler Rambah Dunia Surfing

Oleh: Wayan Nita
Majunya dunia surfing di Indonesia dan Bali khususnya tidak terlepas dari peran penting Kim Bradley. Bradley adalah pahlawan yang memperkenalkan surfing di Indonesia. Dalam rangka menghormati jasanya yang jatuh setiap tanggal 9 Mei, komunitas Magic Wave Surving Camphionship menggelar acara di pantai Kuta. Acara yang dihadiri ratusan peserta ini didukung Dogler, anggur kesehatan yang diproduksi PT Karya Pak Oles Tokcer.
Pande Putu Astana, Kepala Unit Pemaran Bali menyebut, para surfer merespon positif dengan hadirnya Dogler. Antusias peserta terlihat ketika menikmati Dogler sebelum surfing. Dogler ini sebenarnya minuman yang berkhasiat untuk menghangatkan tubuh. Karena Dogler diramu dengan bahan baku anggur hitam asli yang difermentasi dengan teknologi EM. Selain buah anggur organik, minuman kesehatan ini dicampur dengan rempah-rempah seperti jahe, cengkeh dan kayu manis. “Minuman kesehatan ini diproses secara higienis sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat,’’ kata Astana.
Anggapan minuman beralkohol mengganggu kesehatan tidak berlaku untuk penikmat Dogler. Dengan kadar alkohol di bawah 5%, anggur kesehatan ini juga aman dikonsumsi wanita. Karena dapat melancarkan haid, mengurangi bau tak sedap, mengurangi keluhan keputihan dan membantu menghaluskan kulit. Tapi pantangan untuk wanita hamil. Di bawah perusahaan yang dipimpin Ir Gede Ngurah Wididana, banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan konsumsi anggur ini adalah meningkatkan stamina, sebagai antioksidan, menghilangkan pegal, nyeri sendi dan merangsang proses regenerasi kulit. Konsumsi harus sesuai takaran (tiga kali sehari setelah makan cukup satu sloki).
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Perusahaan Jamu Diminta Genjot Promosi

Perusahaan jamu atau perusahaan yang memproduksi obat-obat tradisional diharapkan meningkatkan promosi dan memperhatikan mutu produknya.
‘’Untuk bisa bersaing dengan obat-obatan tradisional asing, perusahaan obat kita harus memperhatikan mutu produk. Dan, agar diterima pasar ekspor, promosi harus lebih ditingkatkan,’’ kata Kepala Seksi Potensi Pasar dan Ekspor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat Jonhanis, di sela-sela pameran produk dan teknologi pertanian, di Jakarta Convention Center, Sabtu (6/6).
Hingga saat ini masih banyak perusahaan jamu yang belum mendaftar untuk mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Badan POM. Dari 1.300 perusahaan jamu, hanya sekitar 30 perusahaan yang baru memperoleh sertifikat CPOTB. Padahal sertifikat ini sangat penting demi peningkatan mutu dan tingkat keamanan obat yang diproduksi.
Melalui CPOTB, Badan POM berharap mutu, sanitasi dan higiene obat yang diproduksi benar-benar terjaga, dengan menerapkan standar-standar yang ditetapkan.
‘’Jangan sampai produk obat yang diproduksi kotor, karena pekerja tidak pakai masker, tidak menggunakan sarung tangan dan persyaratan yang ditetapkan lainnya. Kadang-kadang obat yang diproduksi memang bersih secara kasat mata, namun ternyata tidak bebas dari mikroskopik,’’ katanya.
Selama ini Badan POM tidak pernah mempersulit perusahaan yang mengajukan izin untuk mendapatkan sertifikat karena Badan POM menetapkan persyaratan minimal. Ada persepsi selama ini mengurus CPOTB mahal, sehingga perusahaan enggan mengurusnya. Padahal anggapan itu tidak benar. Kepada perusahaan yang sudah mengantongi izin CPOTB agar benar-benar mematuhi prosedur dalam produksi sesuai standar yang ditetapkan Badan POM. ‘’Jangan sampai saat audit saja prosedur diikuti, namun setelah inspeksi tidak diperhatikan lagi,’’ katanya.
Menyangkut ekspor, dia mengakui sejauh ini produk-produk obat tradisional Indonesia masih kalah bersaing dengan produk negara lain seperti Cina. Karena itu, promosi mesti jadi perhatian. Kalau tidak promosi bagaimana orang bisa tahu produk.
Untuk itu, dia mengajak kepada perusahaan jamu Indonesia untuk ikut dalam pameran yang digelar di Cina pada Oktober. Pada pameran produk dan teknologi pertanian, 4-7 Juni di Jakarta, Badan POM menampilkan berbagai jenis tanaman obat tradisional Indonesia seperti biji makassar yang berkhasiat mengobati diare, antipiretik, antelmintik brotoli dan antidiabetes.
Selain itu cakar ayam yang bisa menyembuhkan diare dan keputihan, jahe merah sebagai penambah nafsu makan, dan kecombrang sebagai antioksidan. Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan (GP) Jamu Charles Saerang mengatakan, saat ini Indonesia masih tumbuh subur 30 ribu spesies tanaman potensial yang berkhasiat obat dan belum diteliti. Sebanyak 300 spesies sudah dinyatakan sebagai tanaman obat yang memiliki benefit, dan baru 100 spesies yang sudah diolah menjadi jamu.
Menurut Charles, ada lima spesies tanaman obat yang menjadi unggulan dan perlu diperhatikan pemerintah pengembangan risetnya yakni jahe, temu lawak, pegagan, sambiloto, dan kencur. Pemerintah diharapkan melindungi obat-obat tradisional Indonesia dari gempuran obat-obatan dari China. ‘’Banyak obat-obatan Cina yang membanjiri produk dalam negeri, sementara ekspor obat-obatan kita dipersulit masuk ke Cina,’’ ujarnya.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

60 Merek OT Ditarik Dari Peredaraan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik peredaran 60 merek obat tradisional (OT) dan suplemen makanan mengandung bahan kimia obat yang jika digunakan tanpa petunjuk dokter dapat membahayakan kesehatan. ’’Berdasarkan hasil pengawasan, sampling dan pengujian laboratorium sejak Juni 2008 hingga Mei 2009, Badan POM telah menarik peredaran 60 item obat tradisional dan suplemen yang mengandung bahan kimia sibutramin hidroklorida, sildenafil sitrat, tadalafil, deksametason, fenilbutason, asam mefenamat, metamfiron dan parasetamol,’’ kata Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib di Jakarta.
Penggunaan bahan-bahan kimia obat tersebut secara tidak tepat, kata dia, dapat menimbulkan gangguan kesehatan tingkat ringan hingga gangguan kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian. Gangguan kesehatan yang dimaksud antara lain sakit kepala, nyeri dada dan lambung, tukak lambung, diare, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, glaukoma, tulang keropos, infark miokard, gangguan jantung, gangguan pembentukan sel darah (anemia aplastik dan agranulositosis) dan kerusakan hati.
Husniah mengatakan, selain telah memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk obat tradisional produksi lokal dan Cina itu, akan melakukan proses hukum (proyustisia) terhadap produsen dan importir produk. Terkait dengan masalah itu, BPOM menyerukan kepada masyarakat agar tidak membeli atau mengonsumsi obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung obat tradisional. Produk-produk itu sebagian besar tidak terdaftar di BPOM atau telah dibatalkan izin eda.
Ia juga mengimbau masyarakat yang tidak yakin dengan keamanan suatu obat tradisional menanyakan informasi mengenai produk yang dimaksud ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM via telepon (021) 4263333 dan 32199000 atau surat elektronik ke ulpk@pom.go.id. ’’Karena mungkin sulit membedakan produk yang aman dan tidak aman sebab nomor registrasi BPOM juga ada yang memalsukan. Kami cuma bisa kasih tahu, kalau gambar dan namanya aneh-aneh, klaim khasiatnya berlebihan, mungkin tidak aman karena kami tidak akan menerima registrasinya,’’ kata Husniah.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Merek Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat

Pertama; Obat Pelangsing (Qianjiali Kapsul Pelangsing produksi Beijing Medi-Tech Development Co Ltd dengan importir PT True Man Segar Jakarta mengandung sibutramin hidroklorida, izin edar dibatalkan, Lasmi Kapsul produksi PJ Herbalindo SM mengandung sibutramin hidroklorida, izin edar dibatalkan, Sera Kapsul produksi PJ Herbalindo SM mengandung sibutramin hidroklorida, izin edar dibatalkan, Sulami Kapsul produksi PJ Herbalindo SM mengandung sibutramin hidroklorida, izin edar dibatalkan, Li Da Dai Dai Hua Jiao Kapsul produksi Kunming Dali Industri & Trade Co.Ltd mengandung sibutramin hidroklorida, tidak terdaftar, New Pro Slim Kapsul produksi the Trird Pharm Manufactory Harbin Cina mengandung sibutramin hidroklorida, tidak terdaftar).
Kedua; Penambah Stamina Pria 1. New Idola Kapsul produksi PT Pyridina Farma Cianjur mengandung Tadalafil dan izin edar dibatalkan, Ratax Kapsul produksi PT Pyridina Farma Cianjur mengandung Tadalafil, izin edar dibatalkan, Sahe Hiki Kapsul produksi PT Sumber Waras Perkasa Cianjur mengandung sildenafil sitrat, izin edar dibatalkan, King Cobra 10X Lebih Kuat Serbuk produksi PJ Cobra Ayu Makassar mengandung sildenafil sitrat, nomor izin edar fiktif, Suwe-Xi kapsul produksi PJ Kaki Langit Jawa Tengah mengandung sildenafil sitrat, nomor izin edar fiktif, Tang Pe Fu Serbuk produksi PJ Alami Makassar mengandung sildenafil sitrat, nomor izin edar fiktif, Purwoceng Serbuk produksi PJ Sidowaras mengandung fenilbutason, tidak terdaftar, Tangkur Buaya Super Kapsul produksi PD Meringis Sehat Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar, World Quick Strong Kapsul produksi World (Tianjin) Nutrition & Health Food Co Ltd/PT Woo Tekh Indonesia mengandung Tadalafil, tidak terdaftar).
Ketiga; Obat Tradisional Lain (Yin Chiao Tablet produksi Cengde Trad. Chinese Medicine Factory/PT Tjahaja Baru Surabaya mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Zhongganling Pian Tablet produksi Guangdong Jiaying Pharm Co.Ltd/PT Intra Aries Jakarta mengandunng metampiron, izin edar dibatalkan, Zhong Gan Ling Pian Tablet produksi Heping Pharmaceutical Factory Guangdong Cina/PT Sinar Herba Radix Jakarta mengandung metampiron, ijin edar dibatalkan, Wan Tong Pegal Linu Kapsul produksi PJ Herbalindo SM mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Wan Tong Pegal Linu Rheumatik produksi PJ Herbalindo SM mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Pegal Linu Cap Putri Sakti Cairan Obat Dalam produksi H. Moh. Khusni Banyuwangi mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan, Salurat Putri Sakti Cairan Obat Dalam produksi H Moh Khusni Banyuwangi mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan, Jaya Asli Anrat Serbuk produksi PJ Jaya Asli Cilacap mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan.
Akar Dewi Putri Multi Khasiat Serbuk produksi CV Laser Group mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Pamong Raga Pegel Linu Serbuk produksi IKOT Kopja Aneka Sari Unit I Cilacap mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan, Pegal Linu Kalimajaya Serbuk produksi Drs H Moh Nur Hidayat, Kopja Aneka Sari Unit IX Sifaul Mustajab Cilacap mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan, Pegalinu No 2 Serbuk produksi PJ Cipta Rasa mengandung fenilbutason, izin edar dibatalkan, Randa Linu (Asam Urat) Serbuk produksi Kopja Aneka Sari Unit III/PJ. Gunung Sugih Cilacap mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Sari Buana Serbuk produksi Kopja Aneka Sari Unit VII mengandung parasetamol, izin edar dibatalkan, Turrat Serbuk produksi Serbuk produksi IJ Sinar Mujarab Mojokerto mengandung, parasetamol, izin edar dibatalkan, Darah Tinggi Serbuk produksi CV Sinar Mujarab Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Gatal Eksim Serbuk produksi PJ Sinar Mujarab Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Sehat Boyok Sakit Pinggang Serbuk produksi CV Sinar Mujarab Nojokerto mengandung parasetamol, tidak terdaftar, sekalor Serbuk produksi CV Sinar Mujarab Jawa Timur mengandung parasetamol, tidak terdaftar.
Untabat (Batuk Pilek) Serbuk produksi CV Sinar Mujarab Mojokerto (mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Arum Jaya Gemuk Sehat Serbuk produksi PJ Arum Jaya Cilacap mengandung deksametason, tidak terdaftar, Asam Urat Akar Dewi Putri Serbuk produksi UD Lazer Group, Lamongan mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Asam Urat cap Unta Kapsul produksi PJ Unta Mas Indonesia mengandung fenilbutason, tidak terdaftar, Asam Urat, Flu Tulang & Pengapuran Buah Merah Serbuk produksi PJ Buah Alam Papua, Purwokerto mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Asam Urat Nyeri Tulang Tjap Dua Daun Serbuk produksi PJ Brotowali, Solo, mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Asam Urat Rheumatik Akar Sirih Serbuk produksi PJ Inti Sehat Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar.
Brantas, Obat Asam Urat Rheumatik, Nyeri Tulang Kapsul produksi PJ Ampuh Jaya, Cilacap mengandung parasetamol dan fenilbutason, tidak terdaftar, Buah Naga, Asam Urat dan Nyeri Tulang Kapsul produksi PJ Dua Walet, Kopja Aneka Sari, Cilacap mengandung parasetamol dan fenilbutason, tidak terdaftar, Daun Dewa Kapsul produksi PJ Daun Dewa Makassar mengandung fenilbutason, tidak terdaftar, Dewi Bulan Capsul Sakit Gigi & Sakit Kepala Cekot-cekot Kapsul produksi PJ Songgo Geni, Tangerang mengandung parasetamol dan asam mefenamat, tidak terdaftar, Dua Walet Amrat Serbuk produksi PJ Dua Walet, Cilacap mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Gemuk Sehat/Ideal Tirta Sehat Serbuk produksi PJ Tetap Sehat, Cilacap mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Gemuk Sehat PJS Serbuk produksi PJ Pusaka Jaya Sakti, Cilacap menngandung parasetamol, tidak terdaftar.
Gemuk Sehat SP Serbuk produksi Sehat Perkasa, CIlacap mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Kembang Wijaya Serbuk produksi PJ Fisabillah, Cilacap mengandung metampiron, tidak terdaftar, Kencing Manis Serbuk produksi PK Tetap Sehat, Cilacap mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Kuat Sehat Cap Kuda Liar Serbuk produksi RCK Jabar mengandung parasetamol, tidak terdaftar, New Singa Majapahit Serbuk produksi PD Lestari Wiji Dadi mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Pasti Joss Tablet produksi PJ Mega Raya, Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar.
Ramuan Tradisional Remagel Serbuk produksi PJ Kasturi Dewi, Jawa Tengah mengandung deksametason dan parasetamol, tidak terdaftar, Ramuan Tradisional Sarang Semut plus Sirih Merah Tablet produksi PJ Cespleng Jaya, Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Samurat Extra Serbuk produksi PJ Serbat Mustajab, Jawa Tengah mengandung parasetamol, tidak terdaftar, Simakit Serbuk produksi PJ Candi Wulan, Banyumas mengandung fenilbutason, tidak terdaftar, Temu Ginseng Plus Buah Merah Kapsul produksi PJ Sumber Utama Ginseng Indonesia mengandung parasetamol, tidak terdaftar dan Walet Kembar Asam Urat Serbuk produksi PJ Kunci Sehat, Cilacap mengandung fenilbutason, tidak terdaftar.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Sarang Semut Dimintai Warga Palembang

Obat herbal asal tanah Papua yang dikenal dengan sebutan sarang semut, cukup diminati warga Palembang, Sumatra Selatan. Novita (9), warga Palembang, yang ditemui ANTARA mengatakan, sejak beberapa tahun ini dia dan keluarganya mengkonsumsi obat herbal sarang semut yang dijual seorang agen di daerah tersebut. ’’Saya bertahan mengkonsumsi ramuan seperti teh tersebut karena setelah rajin minum sejumlah keluhan, seperti badan pegal dan sakit serta keram hilang,’’ katanya.
Novita mulai konsumi teh sarang semut sejak tahun 2008. Hingga kini, masih terus konsumsi dengan takaran dua kali sehari pagi dan malam sebelum tidur. Harga teh sarang semut tersebut cukup mahal yang mencapai Rp 120 ribu per ons. Harga mahal yang mahal itu tidak sebanding khasiat yang dihasilkan produk itu terhadap kesehatan tubuh. Dia tertarik konsumsi obat herbal merupakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap obat-obat produksi pabrikan yang mengandung zat kimia.
Dengan mengkonsumsi obat alami tersebut berharap kondisi tubuh tetap sehat sehingga bisa bekerja dengan maksimal sebagai salahsatu karyawan televisi swasta lokal Palembang. Penjual obat herbal sarang semut, Abah mengaku sebagian besar pembeli ramuan tersebut akhirnya jadi langganan tetap. Sarang semut yang langsung didatangkan dari pegunungan Papua harus rutin dikirim ke Palembang.
Terkait cukup mahalnya harga ramuan yang terbuat dari sarang semut itu, Abah menyebutkan lebih karena biaya transportasi dari Bumi Cendrawasih. Masih wajar kalau pihaknya menjual sarang semut dengan harga cukup tinggi untuk mengembalikan ongkos transportasi ditambah sedikit keuntungan.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Obat Tradisional Malaria Bisa Rusak Organ Tubuh

Pengobatan tradisional terhadap penyakit malaria yang menggunakan tanaman dari kelompok simaroubaceae bisa merusak sel ginjal dan hati. Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Biologi LIPI, Praptiwi, mengungkapkan kemungkinan itu setelah dia melakukan uji simulasi terhadap tikus putih. Ia memberi ekstrak dari tumbuhan yang termasuk kelompok simaroubaceae, --tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit, dan kayu tulang, kepada tikus putih selama tujuh hari berturut-turut. Ternyata ada kerusakan pada sel ginjal dan sel hati, kata Praptiwi di Puslit Biologi LIPI, Cibinong, Jawa Barat.
Ia menjelaskan hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya zat beracun yang ada dalam empat jenis tanaman yang tergolong dalam kelompok simaroubaceae itu. Karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah penggunaan jenis-jenis tanaman tersebut berdampak sama jika dikonsumsi secara teratur pada sel ginjal dan sel hati manusia. ’’Kami menggunakan mencit karena siklus parasit malarianya sama dengan siklus parasit malaria pada manusia,’’ kata Praptiwi.
Masyarakat lokal mengonsumsi olahan tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit, serta kayu tulang, sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit malaria. Di dalam empat tanaman itu memang ada komponen kimia yang dapat mengobati penyakit malaria. ’’Penelitian lebih lanjut akan memisahkan mana komponen kimia yang menyebabkan kerusakan, dan mana komponen kimia yang bermanfaat bagi pengobatan malaria,’’ kata peneliti yang sejak lama meneliti tanaman obat malaria tersebut.
Ia juga memperkirakan penelitian tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun lagi untuk menemukan senyawa kimia murni dari tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit dan kayu tulang yang dapat digunakan sebagai obat malaria.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Depkes Diminta Dorong Pengembangan Herbal

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) diharapkan mendorong pengembangan obat tradisional (herbal) asli Indonesia, kata ahli terapi Nur Asyifa, Reno Wiloto di Jakarta. ’’Indonesia memiliki ragam hayati yang potensial untuk dikembangkan menjadi herbal,’’ kata Reno Wiloto.
Reno menuturkan pemerintah harus mendukung program pengembangan obat tradisional yang berpotensi menyembuhkan berbagai penyakit pada manusia. Data Departemen Kesehatan menunjukkan Indonesia memiliki potensi 40.000 spesies tumbuhan yang terdiri dari 7.000 jenis tanaman obat, serta 1.000 di antaranya sudah digunakan. Bahkan rantai kegiatan dan perdagangan produk tanaman herbal di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja formal hingga 3 juta orang dan nilai perdagangan jamu Rp 4 triliun per tahun.
Reno mengungkapkan seharusnya Indonesia menjadi rujukan dunia dalam bidang pengembangan herbal karena memiliki jenis tanaman obat yang banyak. Indonesia harus memperkuat pada bidang riset dan penelitian yang komperhensif. Selain pengembangan riset, pemerintah juga wajib melindungi masyarakat dari peredaran obat palsu yang banyak beredar di pasaran, dengan cara pengawasan ketat. Saat ini sejumlah praktisi pengobatan alami memberlakukan program tanaman obat keluarga (toga) untuk melestarikan jenis tumbuhan obat tradisional.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Saat Pengobatan Alternatif Jadi Pilihan

moumOleh: Puspa Perwitasari
Mahalnya biaya pengobatan dan pelayanan di rumah sakit membuat sejumlah orang enggan berobat secara medis. Mereka cenderung memilih ke pengobatan alternatif atau tradisional yang biayanya relatif lebih murah.
Yang pengobatannya lebih populer ditangani dengan cara tradisional, misalnya, patah tulang atau istilah medisnya disebut fraktur.
Tempat-tempat pengobatan patah tulang alternatif pun bermunculan, sebut saja pengobatan Guru Singa di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pusat urut tulang di Cimande Bogor, dan pengobatan Haji Naim di Cilandak, Jakarta Selatan.
Menjamurnya pengobatan patah tulang alternatif itu tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang menilai patah tulang akan lebih cepat sembuh jika diurut dengan cara tradisional daripada menjalani operasi di rumah sakit. Itu, misalnya, diakui Isah (28), warga Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Menurut dia, saat itu dirinya mengalami kecelakaan ketika bermain sepak bola hingga tempurung lutut kanannya bergeser. Untuk menyembuhkan cidera tersebut dia memilih pengobatan alternatif. Perempuan yang memiliki dua orang anak itu memilih ke pengobatan alternatif di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat, karena biayanya dianggap murah dan penanganan yang cepat. "Kalau alternatif itu biayanya sukarela sesuai dengan dompet saja. Coba kalau saya ke dokter, bisa habis biaya ratusan ribu bahkan jutaan," katanya.
Pada saat mengalami kecelakaan tersebut, ia tidak terpikir untuk ke dokter kendati saat itu tidak bisa berjalan. Dirinya merasa penanganan medis terlalu rumit dan berbelit-belit. "Ke dokter itu pasti pake rontgen dulu, jadi kelamaan menanganinya. Kalau ke pengobatan alternatif kan langsung diurut," kata perempuan yang kesehariannya berdagang makanan itu.
Dirinya hanya perlu berobat tiga kali hingga akhirnya bisa berjalan normal kembali.
"Ini sudah bisa jalan enak, tapi memang posisi tempurung belum kembali seperti semula," kata Isah.
Hal serupa dikata Okta (32). Pria yang mengalami luka pada bagian lutut kirinya itu mengaku lebih tertarik pada pengobatan tradisional karena banyak masyarakat yang sembuh hanya dengan melakukan pengobatan alternatif. "Pengobatan alternatif tidak perlu operasi bahkan bekasnya pun tidak ada. Jika melakukan pengobatan medis berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Pasti dioperasi dan membekas," kata akuntan pada sebuah perusahaan nasional itu.
Hanya dengan tiga kali mendatangi tempat penyembuhan alternatif, dirinya mengaku lebih baik dan bisa berjalan seperti biasa meski masih belum sempurna. Selama menjalani perawatan oleh ahli pengobatan alternatif, dirinya mengaku hanya diurut dengan menggunakan minyak biasa. Sebelum menjalani perawatan, untuk berjalan pun dia harus meminta bantuan orang lain. "Sekarang sudah bisa berjalan seperti biasa meski belum sempurna. Saya melihat pengobatan alternatif lebih efektif dan murah, " katanya saat dikonfirmasi.
Ahli pengobatan patah tulang alternatif yang beroperasi di Jl Kampung Bali XXXI, Nurhafid (50), mengatakan, antusiasme masyarakat untuk lebih memilih pengobatan alternatif dikarenakan tingginya biaya pengobatan medis di rumah sakit. "Banyak pasien patah tulang yang akhirnya datang ke pengobatan alternatif karena dihadang biaya puluhan juta untuk operasi di rumah sakit," katanya.
Lelaki yang mengandalkan keahlian pijat urut dari turunan kakeknya, Haji Asmawi, itu mengatakan, pengobatan alternatif menjadi pilihan karena masyarakat percaya dengan hasil yang bisa dirasakan setelah melakukan pengobatan. "Rata-rata mereka kembali karena percaya dengan khasiat pengobatan ini," katanya.
Lelaki yang berpraktek di ruang seluas 3x4 meter itu menggunakan minyak untuk mengurut pasiennya. "Kesembuhan pasien tidak hanya tergantung oleh pengobatan ini, tapi juga oleh tekad pasien untuk sembuh," kata lelaki yang akrab disapa Hafid itu.
Meski banyak orang yang memilih pengobatan alternatif, Rahmad Gunawan (27) yang mengalami patah tulang di persendian siku tangan kiri akibat kecelakaan motor pada akhir 2008 itu, akhirnya lebih memilih pengobatan secara medis dibandingkan alternatif.
Lelaki yang tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, itu mengatakan, usai kecelakaan, dirinya sempat dirontgen dan dirujuk untuk melakukan operasi. "Waktu itu saya dianjurkan operasi dan digadang biaya Rp 13 juta," katanya.
Biaya sebesar itu, kata lelaki yang akrab disapa Tole, sangat berat karena saat itu penghasilannya belum menentu. "Uang sebesar itu bagi saya sangat besar, terlebih saya saat itu masih membiayai kuliah dengan hasil bekerja sebagai fotografer freelance," katanya.
Ia kemudian mendapatkan rekomendasi untuk berobat pada salah satu ahli pengobatan tulang alternatif di kawasan Jakarta Selatan. Menurut orang-orang, pengobatan alternatif untuk patah tulang cenderung lebih cepat. "Saya selama tiga bulan bolak-balik ke pengobatan itu, sempat di gips dan diolesi putih telur untuk menjaga posisi tulang yang patah," kata Tole.
Tiga bulan berlalu, namun cidera patah tulang yang dialaminya tak kunjung menampakkan kesembuhan. Bahkan tangan kirinya yang di gips cenderung mengecil. "Saya khawatir dengan kondisi tangan yang semakin hari semakin mengecil, dan pada saat itu rasanya saya ingin menyerah," katanya.
Akhirnya, kata Tole, ia memutuskan untuk memeriksakan kembali cidera patah tulangnya ke rumah sakit. Ia kembali dirontgen. Dan menurutnya, tak ada perbedaan sama sekali dari hasil rontgen pertama dengan hasil rontgen setelah ia berobat alternatif. "Saya sungguh kecewa, dan akhirnya memutuskan untuk berobat secara medis saja," katanya.
Baginya, pengobatan secara medis memang solusi yang terbaik untuk patah tulang, karena para dokter yang menangani mengerti betul seluk-beluk tulang. "Sekarang saya lebih yakin dengan tenaga medis, karena penanganan yang mereka lakukan benar-benar nyata meskipun biayanya mahal," katanya.
Lelaki yang akan menjalani operasi awal minggu empat bulan Mei itu menyatakan, pengobatan secara medis bisa dipertanggungjawabkan. Ia mengisahkan nasib tetangganya yang meninggal dunia setelah berobat selama satu bulan di pengobatan alternatif. "Kalau terjadi kesalahan penanganan di rumah sakit kan pasien atau pihak keluarga bisa mengadukan hal itu, tapi kalau di pengobatan alternatif mana bisa dituntut?" katanya.
Ia menyatakan, sebaiknya masyarakat lebih percaya kepada ahlinya dibandingkan harus berspekulasi khususnya untuk kesehatan dirinya sendiri.
Ahli bedah tulang RS Pelni Jakarta Barat dr Mulyono Soedirman SpB, SpOT menyatakan, dirinya tidak mendukung adanya praktek pengobatan patah tulang alternatif.
Menurutnya, patah tulang adalah cidera yang bersifat patologis, bukan fungsiologis. “Kondisi patah tulang itu beda dengan melahirkan, patah tulang itu sakit sedangkan kalau melahirkan itu organ dalam kondisi normal," katanya.
Baginya, segala macam bentuk patah tulang hendaknya diperiksakan secara medis dan tidak ditangani dengan cara tradisional seperti metode urut. "Kalau terjadi patah tulang, seringan atau seberat apapun, hendaknya pasien melakukan rontgen terlebih dahulu agar segera ditangani dengan tepat dan bukan meraba-raba," katanya.
Penanganan yang tidak tepat dapat mengakibatkan kelumpuhan bagi penderita. "Harus dibedakan antara tulang dewasa dan anak-anak, karena jika terjadi kesalahan penanganan pada tulang anak dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan bisa terjadi kelumpuhan," katanya.
Mulyono menambahkan, hendaknya pemerintah melalui Departemen Kesehatan segera melakukan tindakan pada praktek-praktek pengobatan tulang alternatif yang mulai menjamur dewasa ini. "Depkes seharusnya segera menindak praktek alternatif itu dan mengeluarkan `policy`," katanya. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Ruang Pengobatan Tradisional

Oleh: Maryati
Walaupun teknologi pengobatan modern terus berkembang bersama perjalanan waktu, perkembangannya tidak bisa benar-benar menggusur penggunaan obat dan pengobatan tradisional yang jauh lebih dulu menjadi bagian hidup masyarakat.
Hingga kini obat dan pengobat tradisional masih menjadi alternatif penyembuh dan pencegah penyakit dalam masyarakat. Produsen obat tradisional masih hidup dan bahkan terus bertambah. Toko, kios, dan pedagang jamu keliling masih punya pelanggan.
Jumlah obat tradisional dalam negeri yang didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) naik dari 772 produk pada 2007 menjadi 1.172 produk tahun 2008. Sementara produk obat tradisional dari luar negeri yang didaftarkan untuk mendapatkan ijin edar rata-rata 100 produk per tahun.
Tingkat penggunaan obat herbal/tradisional pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, tahun 1980 penggunaan obat herbal mencapai 19,8 persen, tahun 1986 bertambah menjadi 23,3 persen, tahun 2001 kembali bertambah menjadi 31,7 persen dan meningkat lagi menjadi 32,8 persen pada 2004.
Pengobat tradisional seperti dukun pijat, tabib, penyembuh patah tulang, sunat, tukang pijat refleksi, akupresuris, dan akupunkturis masih banyak dimanfaatkan jasanya. Pemerintah tampaknya memandang pengobatan tradisional sebagai salah satu alternatif upaya pengobatan yang aman sehingga tetap memberikan ruang untuk berkembang meski tetap memagarinya dengan regulasi agar tetap terkontrol.
Regulasi tentang obat dan pengobatan tradisional diterbitkan oleh Departemen Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan Departemen Kesehatan terkait obat dan pengobat tradisional antara lain tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang ijin usaha industri obat tradisional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1297 Tahun 1998 tentang peredaran obat tradisional impor; dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/ SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.
Menurut ketentuan, yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan menggunakan cara yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan yang diterapkan sesuai norma dalam masyarakat.
Obat tradisional didefinisikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.Menurut ketentuan tentang pengobatan tradisional, obat dan jasa pengobat tradisional hanya boleh digunakan apabila tidak membahayakan jiwa atau melanggar kaidah agama, aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta tidak bertentangan dengan norma dan nilai hidup masyarakat.
Peraturan tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional juga mewajibkan pengobat tradisional yang menjalankan profesinya untuk mendaftarkan diri ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
Menurut aturan, STPT hanya diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
Pengobat tradisional asing pun harus mendaftarkan diri meski tidak boleh melakukan praktek secara langsung dan hanya boleh bekerja sebagai tenaga konsultan dan atas permintaan sarana pelayanan kesehatan yang berbadan hukum yang memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Dalam hal ini Departemen Kesehatan juga melakukan pembinaan terhadap pengobat tradisional melalui Asosiasi Pengobat Tradisional dan membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) untuk meningkatkan pemanfaatan pengobatan tradisional.
Sementara BPOM mengeluarkan aturan tentang produksi, penjualan dan pengawasan peredaran obat tradisional. Aturan tersebut antara lain berupa peraturan Kepala BPOM tentang pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan peraturan Kepala BPOM mengenai pengawasan pemasukan obat tradisional.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM Ruslan Aspan menjelaskan, pihaknya membina produsen obat tradisional supaya secara bertahap menerapkan CPOTB dalam proses produksi.
Seluruh produsen obat tradisional yang saat ini jumlahnya 1.052 perusahaan ditargetkan sudah menerapkan CPOTB pada 2010. Pendampingan dan pemantauan sarana produksi dilakukan secara berkala dilakukan untuk memastikan penerapan cara produksi tersebut oleh seluruh produsen.
Pengawasan
Ruslan menjelaskan, selain mengeluarkan regulasi, BPOM juga mengawasi produksi dan peredaran obat tradisional. Pengawasan terhadap obat tradisional sebelum dan setelah produk dipasarkan itu untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran.
Menurut dia, sebelum mengeluarkan izin edar obat tradisional pihaknya melakukan penilaian (pre-market evaluation) untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu produk tersebut.
Pada saat melakukan pendaftaran produk obat tradisionalnya, perusahaan yang bersangkutan harus memberikan informasi yang benar mengenai komposisi bahan, cara produksi, data keamanan produk, stabilitas produk, dan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi mengenai produknya termasuk pengujian kandungan bahan kimia obat (BKO) dengan parameter tertentu. "Selanjutnya kami melakukan pengujian terhadap produk yang didaftarkan dan mengobservasi proses pembuatannya, " kata Ruslan.
Menurut dia, dalam hal ini BPOM memiliki standar keamanan, kualitas, stabilitas, dan khasiat obat tradisional.
Hanya untuk obat tradisional yang sudah dipastikan tidak berisiko mengganggu kesehatan, dibuat secara baik, tidak mengalami perubahan dalam dua tahun, bebas dari cemaran bahan kimia, dan terbukti berkhasiat saja BPOM memberikan nomor persetujuan pendaftaran atau nomor ijin edar. "Namun tidak seperti obat, pengujian khasiat obat tradisional hanya dilakukan berdasarkan bukti empirik dan bukan harus berdasarkan hasil uji klinis," katanya.
Ia menambahkan, dari sekitar 15 ribu produk obat tradisional yang hingga kini ada di Indonesia hanya lima di antaranya yang kemanjurannya sudah dibuktikan dengan uji klinis pada manusia. "Karena perlu waktu lama dan biaya yang sangat besar untuk uji klinis, tidak semua produsen mampu melakukannya, " katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya juga mengawasi ketaatan penerapan CPOTB untuk memastikan keamanan produk obat tradisional yang diedarkan ke pasaran.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap produk obat tradisional yang sudah beredar di pasaran untuk memastikan produsen tidak melakukan pelanggaran.
Pengawasan terhadap peredaran produk dilakukan dengan melakukan inspeksi ke sarana penjualan serta mengambil dan memeriksa sampel produk obat tradisional yang beredar di pasaran secara periodik.
"Karena kadang produsen dengan sengaja menambahkan BKO saat produksi atau menyembunyikan informasi mengenai komposisi saat penilaian awal," katanya.
Pelanggaran
Meski ketentuan sudah diterbitkan dan pengawasan sudah dilakukan, pelanggaran masih saja ditemukan.
Ruslan mengatakan, setiap tahun pihaknya menemukan antara satu persen hingga dua persen obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti sildenafil dan sibutramin, yang dalam jangka panjang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan.
Selama triwulan pertama tahun 2009, BPOM telah melakukan pengujian terhadap 454 sampel obat tradisional dan mendapati 210 (38 persen) di antaranya tidak memenuhi persyaratan mutu. "Tidak memenuhi syarat mutu di sini bukan berarti selalu mengandung BKO, ada yang produksinya belum standar, tidak terdaftar dan yang lainnya," kata Ruslan.
Ia menambahkan, produk obat tradisional yang dalam tiga bulan terakhir sudah dimusnahkan karena mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 472 kotak, 20.710 bungkus, 237 kapsul, 22 botol dan 38 tube.
Selama periode itu, BPOM juga telah memeriksa 164 sarana distribusi atau tempat penjualan obat tradisional dan menemukan 35 sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.
Inspeksi penerapan CPOTB juga dilakukan pada 48 industri obat tradisional selama periode itu dan BPOM menemukan 27 produsen yang tidak beroperasi sesuai ketentuan.
Ruslan mengatakan, pihaknya memberikan sanksi berupa peringatan, teguran hingga pencabutan ijin edar dan ijin produksi terhadap distributor dan produsen yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Ia menjelaskan, selama ini pelanggaran belum bisa ditekan hingga serendah mungkin karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia selama ini menjadi hambatan dalam upaya pengawasan. "Dana dan sumber daya yang kami miliki terbatas sehingga pengawasan kadang tidak bisa dilakukan secara maksimal," katanya.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, pihaknya berusaha menggerakkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan pengawasan. "Kami juga menyediakan unit layanan pengaduan konsumen, di sana masyarakat bisa menyampaikan informasi, pertanyaan dan keluhan tentang produk obat dan makanan, termasuk produk obat tradisional, " katanya.
Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM dapat dijangkau melalui telepon ke nomor 021-4263333/ 32199000 atau surat elektronik ke: ulpk@pom.go. id dan ulpkbadanpom@yahoo.com.
Dia juga meminta konsumen menjaga diri dengan berhati-hati dan teliti jika ingin menggunakan obat atau pengobat tradisional. "Lebih baik menggunakan obat tradisional yang sudah terdaftar di BPOM, yang bertanda TR, obat tradisional yang produsennya jelas, serta yang nama dan khasiat yang dicantumkan dalam kemasannya tidak bombastis atau berlebihan. Untuk produk impor, gunakan yang sudah terdaftar, yang keterangan produknya berbahasa Indonesia," demikian Ruslan Aspan. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Lindungi Tanaman Asli Indonesia

Pakar farmasi dari Universitas Indonesia, DR dr Ernie H Purwatiningsih MS meminta pemerintah memberi perlindungan terhadap berbagai tanaman asli Indonesia seperti Mahkota Dewa dan Temulawak karena terancam dicuri hak patennya oleh negara lain.
"Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mencegah tindakan pengambilan tanaman asli Indonesia untuk diproduksi menjadi obat herbal di negara lain, lalu hak patennya jatuh ke tangan mereka," kata Ernie.
Kasus penggandaan tanaman Mahkota Dewa dengan sistem kultur jaringan oleh salah satu peneliti Jepang beberapa tahun lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Tanaman mahkota dewa merupakan tanaman asli Indonesia yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan sejumlah jenis penyakit. "Kita sudah beberapa kali kebobolan. Bahkan tanaman temulawak yang menghasilkan minyak atsiri kini sudah dipatenkan di Korea Selatan. Pemerintah harus tahu bahwa banyak produk kita sudah dicuri," kata Ernie yang juga Kepala Program Studi Departemen Farmasi Kedokteran pada Fakultas Kedokteran UI itu.
Sehubungan dengan kasus tersebut, Ernie meminta pemerintah melalui instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap produk obat-obatan luar yang saat ini menjamur di Indonesia.
Ernie mengaku prihatin dengan membanjirnya berbagai produk obat-obatan dari luar negeri seperti Cina, Korea, Jepang dan lainnya yang justru mematikan produk obat-obatan asli Indonesia.
Dari aspek klinis, katanya, obat-obatan herbal dari luar negeri terutama dari Cina tidak seluruhnya melalui uji klinik untuk memastikan apakah obat-obatan tersebut aman untuk dikonsumsi. "Kita harus berusaha mencegah meluasnya peredaran obat-obatan dari Cina dan negara-negara lain dengan meningkatkan pengobatan herbal asli Indonesia tidak saja di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri," kata Ernie.
Menurut Ernie, dari berbagai penelitian yang dilakukan terbukti ratusan hingga ribuan jenis tanaman asli Indonesia seperti temulawak, jahe, kencur, sambiloto, pegagan, daun sirih, kunyit dan lainnya memiliki kandungan yang baik untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Minim, Promosi Penggunaan Obat Rasional

Minimnya kegiatan promosi penggunaan obat secara rasional atau sesuai dengan kebutuhan klinis masih menjadi kendala dalam upaya untuk menekan penggunaan obat tidak rasional yang berisiko membahayakan kesehatan. ’’Alokasi anggaran untuk promosi penggunaan obat rasional rata-rata juga sangat kecil,’’ kata staf ahli dari kantor perwakilan WHO Indonesia Nani Sukasediati di Jakarta.
Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Departemen Kesehatan Nasirah Bahaudin menambahkan, anggaran pemerintah untuk promosi penggunaan obat rasional kurang dari lima persen dari total anggaran untuk obat-obatan. ’’Anggaran untuk obat-obatan sekitar Rp 900 miliar tapi lebih dari 95 persen digunakan untuk pengadaan obat, sisanya untuk promosi,’’ katanya dalam diskusi tentang obat rasional yang dihadiri akademisi, praktisi dan anggota legislatif.
Padahal, menurut Kepala Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada Sri Suryawati, alokasi anggaran untuk promosi penggunaan obat rasional minimal 10 persen dari total alokasi anggaran untuk obat-obatan. ’’Itu saja mungkin masih jauh dari kebutuhan ideal, tapi setidaknya lebih banyak dari yang ada. Ini penting, karena obat itu kan racun, jadi penggunaannya tidak boleh sembarangan dan orang harus tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Kita pakai telepon genggam saja harus pakai manual, apalagi obat yang bisa berhubungan dengan nyawa,’’ jelas Sri.
Nani menjelaskan, hingga kini kegiatan penyebaran informasi tentang obat lebih banyak dilakukan oleh produsen obat sehingga masyarakat lebih banyak terpapar informasi obat untuk tujuan komersial. Biaya promosi produk yang dilakukan pabrik obat seratus kali lebih banyak dibanding anggaran pemerintah untuk penggunaan obat rasional. Akibatnya, masyarakat hanya terpaku pada merek dagang dalam menggunakan obat dan bukan pada kandungan bahan aktif obat yang bersangkutan.
Kondisi yang demikian memicu praktik penggunaan obat secara tidak rasional sehingga tingkat penggunaan obat yang tidak tepat sulit ditekan. Survei nasional mengenai penggunaan obat rasional memang belum ada, tapi menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penggunaan obat secara tidak rasional masih banyak dilakukan. Sri Suryawati mencontohkan, menurut hasil survei yang dilakukan lembaganya tahun 2002, penggunaan antibiotik dalam kegiatan pelayanan kesehatan dasar mencapai 40%. Padahal, penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan seharusnya maksimal hanya 20%. ’’Jadi kemungkinan besar 20 persen penggunaannya tidak dilakukan secara rasional,’’ katanya.
Semua instansi dan pemangku kepentingan terkait mesti bekerja sama untuk mengatasi masalah itu dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk promosi penggunaan obat rasional. WHO telah merekomendasikan 12 intervensi kunci untuk meningkatkan praktik penggunaan obat secara rasional.
Intervensi kunci yang dimaksud antara lain pembentukan lembaga lintas sektor untuk mengoordinir pembentukan kebijakan tentang obat, penggunaan panduan penanganan standar, penerbitan Daftar Obat Esensial Nasional. Selain itu pelatihan farmakoterapi berbasis masalah, audit dan pengawasan program, mengupayakan adanya informasi independen tentang obat, pendidikan publik, penerapan regulasi yang tepat serta penyediaan anggaran dan tenaga kesehatan yang memadai.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Perlu Aturan Praktek Dokter Bersama

Pemerintah perlu membuat peraturan tentang praktik dokter bersama agar tidak terjadi penelantaran dan tumpang tindih dengan tugas di rumah sakit (rs). ‘’Praktek dokter bersama itu bagus tapi jangan sampai membuat pasien di rs terlantar,’’ kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Dr Firman Lubis, MPh di Jakarta, Jumat (12/6).
Menurut Lubis, belum ada peraturan itu mengakibatkan dokter kadang menomorduakan tugas utama sebagai tenaga medik RS karena sibuk dalam layanan praktek dokter bersama. Padahal, dua kegiatan itu sama mulia untuk pelayanan kesehatan. Pemerintah perlu turun tangan untuk mengatur kedua kegiatan itu sehingga dokter tidak harus mondar-mandir antara RS dan klinik praktik dokter bersama. Ia mengusulkan agar pemerintah mengingatkan pengelola RS untuk fokus pada tugas di pusat layanan kesehatan atau praktek bersama di luar. Pemerintah perlu membuat aturan agar dokter harus memilih antara aktivitas di RS atau pengobatan dengan praktek dokter bersama di luar RS.
Dokter yang bertugas di RS seharusnya tidak diperbolehkan membuka praktik di luar tapi harus konsentrasi di pusat layanan kesehatan itu dengan dibarengi gaji yang memadai. Sedangkan dokter yang tidak bertugas di RS diperbolehkan membuka praktik dokter bersama yang secara ekonomi mendapat jasa dari masyarakat atas layanan kesehatan yang diberikan. ’’Kalau tidak (ada peraturan itu), dikhawatirkan para dokter sibuk sendiri. Mereka (dokter) akan mondar-mandir antara RS dan praktik di luar. Bisa capek sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal,’’ kata Lubis.
Praktek dokter bersama merupakan fenomena lama bagus dalam layanan kesehatan masyarakat yang semakin berkembang, khususnya di negara-negara maju. Meski sedikit lebih mahal dari RS, praktek dokter bersama banyak diminati karena lebih praktis, mudah dijangkau dari kediaman masyarakat serta tidak memerlukan adminstrasi dan birokrasi yang berbelit-belit. Disebabkan banyak diminati masyarakat tersebut, para dokter sering membuat praktek bersama dengan tenaga kesehatan lain di samping memiliki tugas utama di RS. Karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah agar dua tugas itu tidak merendahkan kualitas layanan terhadap masyarakat, tegas Ketua LSM Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KUIS).
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Dinkes Diminta Sosialisasikan Kosmetik Terlarang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) harus proaktif melakukan sosialisasi terkait 70 kosmetik yang dinyatakan terlarang karena mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan. ’’Kami minta 70 merek kosmitik yang dinyatakan terlarang ini harus segera disosialisasikan, jangan sampai banyak masyarakat yang menjadi korban,’’ kata ketua LSM Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Heru Budi Prayitno.
Kepada Antara, Prayitno menjelaskan, jika sosialisasi tidak segera dilakukan maka banyak masyarakat Pamekasan yang jadi korban, sementara produk itu sebagian masih beredar di sejumlah toko di Pamekasan. Kosmetik, memang bukan merupakan kebutuhan bahan pokok. Tapi hal itu sangat meresahkan karena dampak negatif sangat besar bagi para pengguna kosmetik itu. Apalagi bahannya mengandung merkuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah K3, zat warna merah K10 (rhodamin B) dan zat warna jingga K1.
Zat-zat tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan mulai dari perubahan warna kulit, bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, gangguan ginjal dan gangguan perkembangan janin. ’’Kalau seperti itu kan sangat berbahaya sekali. Karena itu, Dinkes ataupun BPOM dalam hal ini harus proaktif melakukan sosialisasi dan menarik produk terlarang itu yang masih beredar di pasaran,’’ katanya.
Ke-70 merek kosmetik yang dinyatakan terlarang oleh BPOM itu terdiri dari tiga bagian, yakni kosmetik tata rias wajah, yang antara lain meliputi, Casandra Superior Quality Lipstik Nomor 1 sampai 10 dan 12 produksi PT Selamat Makmur, Tangerang.
Selanjutnya, Marie Anne Blush On No.3 produksi PT Hollywood Sisters, Malang dan Sutsyu Lipstick Color Fix No.01,03,04,06 produksi Weiya Cosmetics Co.Ltd Zhejiang, Cina. Pewarna rambut, antara lain meliputi Casandra Hair Dye Pink C-14 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China, Casandra 3D Professional Hair Color Cream Hair Dye Wine Red C-9 produksi Mengchen Cosmetics Co. Guangzhou City, China.
Selanjutnya, Casandra 3D Hair Dye Maroon C-17 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China dan Salsa Hair Colorant Pink Color (S-018) produksi Jia Wei Ya/UD Fonda Mas, Surabaya. Bagian terakhir adalah kosmetik sediaan mandi. Jenis merek ini sebanyak 42 merek, antara lain terdiri dari, Temulawak Extra Nutrition Cream produksi Zenith Ventures Sdn. Bhd, Malaysia, Olay Tatal White Cream produksi Proctec & Gamble, Malaysia. Qianyan produksi PT Daun Mas Indah, Jakarta, Quint`s Yen produksi Pulanna, Jakarta, CR Day Cream With Vit E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon, dan DR Fredi Setyawan Extra Whitening Cream produksi Natasha Medicated Skin Care, Yogyakarta.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dr Hendro Santoso menyatakan, pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penarikan terhadap produk yang dinyatakan terlarang itu karena beberapa hal, antara lain belum menerima perintah dari Dinkes pusat. Bahkan ia mengaku belum mengetahui rincian obat yang dinyatakan terlarang itu.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Dokter Boyke: KB Bukan Produk Orde Baru

Ginekolog dan konsultan seks terkemuka, Boyke Dian Nugraha mengatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) bukan produk pemerintah Orde Baru. ’’Hal ini penting dikatakan karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa KB adalah produk orde baru,’’ katanya usai menjadi pembicara dalam seminar Dampak Pergaulan Bebas terhadap Kesehatan Reproduksi di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (6/6).
Menurut dr Boyke, akibat anggapan tersebut, banyak masyarakat yang tidak mau lagi mengikuti program tersebut karena penguasa Orde Baru sudah lengser. Meski program KB dikeluarkan saat pemerintahan Orde Baru, namun program tersebut harus tetap digalakkan untuk mengatasi laju peningkatan jumlah penduduk.
Ia menilai bahwa saat ini pelaksanaan program KB tidak segencar dahulu, kalau tidak ingin dikatakan kurang sukses. Bahkan, bukan hanya KB namun program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang saat ini sudah mulai meredup gaungnya. Padahal, program tersebut justru menyentuh lini terkecil masyarakat dan memberikan manfaat yang sangat positif bagi rakyat Indonesia.
Ia mengatakan, program KB terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, sementara Posyandu mampu memberikan informasi, pelayanan, dan ketercukupan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak. Program tersebut sampai saat ini memang masih berjalan, namun dia merasa tidak berjalan optimal, buktinya banyak anak-anak terkena busung lapar dan banyak keluarga yang memiliki banyak anak.
Disinggung tentang aktivitas terbarunya, dr Boyke mengaku baru meluncurkan album bertajuk Bunga Jantungku dengan lagu-lagu yang lebih banyak bertema tentang keharmonisan keluarga. ’’Sebab saya prihatin dengan banyaknya lagu bertema perselingkuhan, pengkhianatan atau lagu yang bertema poligami. Karena itu saya meluncurkan album yang menceritakan tentang kehidupan keluarga yang bahagia dengan satu orang istri,’’ katanya mengenai motivasi membuat album tersebut.
Ditanya apakah langkah tersebut sebagai upayanya merintis karier profesional di jalur musik, ia membantah dan mengatakan, dirinya tetap memfokuskan diri untuk melayani masyarakat yang memiliki problem kesehatan. ’’Album itu sendiri terdiri dari delapan lagu, empat tembang lawas dan empat lagu baru dengan hits andalan berjudul Mana Tahan dan Cinta Sejati,’’ katanya.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

NTB Mencontoh Serang Perlakukan Dukun – Bidan

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencontoh Kabupaten Serang dan Pandeglang, Provinsi Banten dalam memperlakukan dukun terlatih dan bidan desa untuk menolong persalinan. ’’Langkah ini diambil agar tidak menimbulkan kecemburuan antara dukun terlatih dan bidan desa,’’ kata Staf Ahli Gubernur NTB bidang Kesehatan dan Pendidikan, H Sudariyanto kepada wartawan di Mataram, Sabtu (13/6).
Dukun terlatih dan bidan desa di Serang dan Pandeglang saat menolong persalinan dilakukan bersama-sama, begitu juga uang jasa Rp 300.000 dibagi dua antara dukun terlatih dan bidan desa. Dukun terlatih bertugas membawa ibu hamil yang akan melahirkan ke bidan, sedangkan yang memberikan pertolongan adalah bidan.
’’Dengan cara ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan,’’ katanya.
Dari sekitar 900 desa dan kelurahan di NTB, baru 585 desa dan kelurahan yang memiliki bidan desa, karena itu secara bertahap pemerintah daerah akan mengisi kekosongan itu. ’’Karena masih kosongnya bidan desa itulah, peranan dukun terlatih di NTB masih dibutuhkan untuk membantu persalinan di daerah ini,’’ katanya.
Angka persalinan yang ditolong dukun terlatih di NTB tercatat 42,96%, persalinan ditolong dokter atau bidan 52,18%. Masih tingginya angka persalinan yang ditolong dukun terlatih disebabkan besarnya kepercayaan masyarakat NTB terhadap mereka. Selain itu, penempatan bidan desa hingga kini masih belum merata karena terbatasnya tenaga bidan yang dihasilkan lembaga pendidikan. Meski demikian, jumlah bidan yang ditempatkan masih kurang dibanding jumlah desa/kelurahan.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr H Moh. Ismail sebelumnya mengatakan, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak belum bagus. ’’Itu yang antara lain menyebabkan AKB di NTB masih 70 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional 35 per 1.000 kelahiran hidup,’’ katanya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, faktor yang mempengaruhi kesehatan harus diidentifikasi dan diatasi dengan memberikan penyuluhan kesehatan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan. Selain itu perlu dibentuk desa siaga yang memiliki tenaga medis termasuk dokter yang setiap saat dihubungi masyarakat.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Asuransi Jiwa-Kesehatan Miliki Investasi Rokok

Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terkemuka Amerika Serikat, Kanada dan Inggris memiliki investasi miliaran dolar AS di perusahaan rokok, kata sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmu kedokteran The New England Journal of Medicine. Wesley Boyd, penulis utama studi itu menemukan 4,4 miliar dolar AS dana-dana perusahaan asuransi yang diinvestasikan ke dalam perusahaan yang berhubungan dengan produk rokok, serutu dan tembakau sugi (kunyah).
’’Meskipun selama ini industri asuransi diminta keluar dari usaha tembakau oleh para dokter dan lainnya, asuransi terus menempatkan keuntungan mereka di atas kesehatan orang-orang,’’ kata Boyd, seorang anggota staf pengajar di Harvard Medical School. ’’Itu jelas, prioritas utama mereka adalah membuat uang, bukan menjaga kesehatan orang-orang,’’ tulis Boyd.
Tembakau dianggap sebagai penyebab utama kanker paru-paru dan faktor risiko utama untuk serangan hati, stroke, penyakit paru-paru dan kanker. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, tembakau adalah salah satu faktor penyumbang dalam 5,4 juta kematian per tahun.
Peneliti, pertama menyatakan perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan memiliki investasi besar dalam perusahaan rokok pada tahun 1995 dalam sebuah tulisan di jurnal kedokteran Inggris Lancet. ’’Meski berinvestasi di perusahaan rokok, sementara menjual asuransi jiwa atau kesehatan mungkin tampak mengalahkan diri sendiri, namun perusahaan asuransi telah memperhitungkan cara-cara mengambil keuntungan dari keduaya,’’ tulis Boyd.
Asuransi tidak mencakup perlindungan bagi perokok atau lebih umum, mereka dikenakan premi tinggi. Asuransi untung -- dan perokok rugi -- dua kali lebih. Berdasarkan studi, perusahaan asuransi AS Prudential Financial Inc. memiliki 264,3 juta dolar AS investasi di antara tiga perusahaan rokok AS, termasuk Reynolds America dan Philip Morris.
Perusahaan asuransi Kanada, Sun Life Financial Inc., yang menjual polis asuransi jiwa, asuransi disability (cacat) dan asuransi kesehatan mempunyai sebuah potofolio saham dengan nilai lebih dari satu miliar dolar AS di dua perusahaan rokok, termasuk 890 juta dolar AS di Philip Morris.
Prudential Plc, yang menjual polis asuransi kesehatan dan asuransi disability, memiliki 1,38 miliar dolar AS di dua perusahaan rokok, termasuk di British American Tobacco (BAT). Studi juga merinci investasi besar di perusahaan rokok dari perusahaan asuransi AS, Northwestern Mutual dan Massachusetts Mutual Life dan perusahaan Skotlandia, Standard Life Plc.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Mahasiswa Poltekes Belajar Teknik Olah Sampah

Oleh: Wayan Nita
Kesehatan lingkungan akhir-akhir ini menjadi perbincangan serius. Semua pihak berlomba untuk menyulap lingkungan sekitar agar tetap bersih dan hijau dengan menerapkan sistem pemupukan secara organik.
Pengolahan sampah dan lingkungan serba organik, kini menjadi agenda penting bagi setiap sekolah dan bahkan banyak sekolah yang sudah memasukan ke dalam mata pelajaran khusus di sekolah. Salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar, Politeknik Kesehatan (Poltekes) misalnya, menaruh perhatian serius pada bidang kesehatan lingkungan sudah sejak tahun 2000, termasuk teori dan praktek pengolahan sampah. Adapun teori tersebut berupa teknologi EM, -- yang dikenal ramah lingkungan. Untuk praktek, mahasiswa diajak ke kebun percontohan organik dan pembuatan pupuk organik. Buktinya, mahasiswa semester IV jurusan kesehatan lingkungan belum lama ini berkunjung ke kebun percontohan Pak Oles di Jl P Roti.
Kebun yang didirikan Dr Ir Gede Ngurah Wididana, M.Agr tersebut menjadi salah satu kebun alternatif yang sering dikunjungi berbagai kalangan, baik murid TK, SD, SMP dan SMU di Bali dan Jawa Timur, PT dari dalam dan luar negeri, pebisnis dan pemerhati lingkungan dari dalam dan luar negeri. Lokasi yang mudah dijangkau dan terletak di dalam kota tersebut menjadi kebun tanaman obat dan pembuatan pupuk Bokashi Kotaku. Banyak tanaman obat tumbuh subur di dalam kebun itu.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mengajarkan langsung cara pembuatan pupuk organik. Dan pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan. Ini sebagai bekal untuk mereka setelah lulus nanti,” jelas I Gede Wayan Darmadi, SKM, dosen pengampu mata kuliah kesehatan lingkungan.
Sebenarnya, lanjut Wayan Darmadi, selama ini belajarnya langsung ke desa Bengkel di Buleleng, tempat pelatihan IPSA (Institut Pelatihan Sumberdaya Alam). Di desa Bengkel menjadi pusat pembuatan pupuk dan produk kesehatan. Setelah mengikuti pelatihan sehari, mahasiswa diberikan tugas untuk membuat pupuk sendiri.
Pupuk organik yang dibuat dengan teknologi EM diterapkan untuk pemupukan tanaman di sekitar kampus. Meski hasilnya belum sempurna, tapi semangat mahasiswa untuk menciptakan lingkungan sehat dan lestari perlu diacungi jempol. Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih ada anak muda yang mau memperhatikan lingkungan, pengolahan limbah dan sampah. “Kami sebagai dosen juga ingin belajar langsung ke IPSA agar lebih mendalami,’’ tegas harap Wayan Darmadi.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Pestisida Ramah Lingkungan Lebih Diminati Pasar

Pasar pestisida atau obat-obatan pembasmi hama di masa datang menuntut produk yang lebih ramah lingkungan yakni yang aman bagi penggunanya. Manager Produksi PT Syngenta Indonesia Arya Yudas di Jakarta mengatakan, juga dituntut lebih spesifik dalam pengendalian hama yakni tanpa membunuh serangga non target serta dosis penggunaannya lebih kecil. ’’Dengan permintaan pasar seperti itu maka pestisida yang hanya menggandalkan keampuhan membunuh serangga namun tidak ramah lingkungan cenderung akan ditinggalkan masyarakat,’’ katanya dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).
Terkait dengan hal itu PT Syngenta, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat perkenalkan produk pestisida ramah lingkungan yang penerapannya tidak dengan penyemprotan dan ditabur namun perlakuannya saat masih dalam benih. Produk bernama Cruiser itu bukan hanya ramah lingkungan, tapi diharapkan dapat membantu petani mengatasi serangan hama penyakit dan meningkatkan produktivitas tanaman.
Saat ini, hama penyakit yang kerap menyerang tanaman jagung yakni lalat bibit, wereng dan kutu daun sedangkan hama pada tanaman padi yakni wereng hijau, virus tungro dan hama trips. Arya mengatakan dari hasil uji coba yang dilakukan IPB, penggunaan Cruiser mampu meningkatkan produksi padi untuk GKP dari sekitar 5,4 ton/ha menjadi sekitar 7,36 ton/ha, sedangkan untuk gabah kering giling (GKG) naik dari 4,76 ton/ha menjadi 6,72 ton/ha.Dari hasil analisa usaha pada tanaman padi, lanjutnya untuk tanaman yang tidak menggunakan produk Cruiser, jika hasil panen padi 6,4 ton/ha dan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 2.500/kg, pendapatan petani sekitar Rp 16 juta/ha.
Sedangkan usaha tani yang menggunakan Cruiser, hasil panen akan meningkat sekitar 7,36 ton/ha. Dengan harga gabah Rp2 .500/kg, pendapatan petani akan naik menjadi Rp 18,48 juta.
Jika dikurangi biaya untuk membeli Cruiser sekitar Rp 150 ribu, maka pendapatan petani masih sebanyak Rp 18,25 juta. Artinya, ada kelebihan pendapatan sekitar Rp 2,25 juta. Selain keuntungan meningkatnya pendapatan, petani juga masih bisa berhemat dengan tidak mengeluarkan biaya untuk penyemprotan pestisida dalam satu bulan sekitar Rp 500 ribu.
Produk yang diluncurkan April lalu, diharapkan penjualan produk Cruiser ini bisa mencapai 5 ton pada tahun ini. Pertumbuhan penjualan ditargetkan sekitar 20-25 persen per tahun dengan nilai sekitar Rp 10 miliar. Menyinggung nilai penjualan produk pestisida oleh PT Sygenta secara keseluruhan, Arya mengungkapkan untuk tahun ini mencapai 120 juta dolar AS dari 35 produk lama dan tiga produk baru naik dibanding tahun 2008 yang hanya 100 juta dolar AS.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Salak Organik Sleman Tembus Cina

Sebanyak 200 ton buah salak organik produksi kelompok tani Sleman, Yogyakarta diekspor ke Cina dalam satu tahun terakhir. ’’Ekspor berlangsung secara rutin tiap minggu rata-rata empat ton, satu tahun terakhir terjadi 50 kali ekspor,’’ kata Manajer Kelompok Tani Tawangrejo Asri Sleman, Al Maryono di Arena Pekan Raya Jakarta, Jumat (12/6).
Pembeli Cina sangat menyukai salak pondoh Sleman, selain bebas dari bahan kimia baik pupuk maupun pestisida, juga rasanya manis, tidak kesat serta renyah. ’’Pasar Cina meminta kiriman sebanyak 20 ton per minggu, tetapi yang bisa kita dipenuhi hanya empat ton, sebab produksi petani masih belum mencukupi,’’ kata Maryono.
Joko Gambiro, teknisi pengolahan pupuk organik petani Sleman, mengatakan, dalam menghasilkan salak organik maka lahan pertanian sebelum ditanami dilakukan penetralan selama tiga tahun tidak digunakan untuk bercocok tanam. ’’Setelah dirasa tanah sudah terbebas dari kandungan kimia, baru dilakukan penanaman buah salak, hingga kini sudah mampu dikembangkan pada areal seluas 12 hektare,’’ kata Joko.
Guna memenuhi tingginya permintaan pasar Cina, maka petani Sleman meminta pemerintah membantu perluasan areal pertanian. ’’Target kita Sleman menjadi penghasil buah salak organik nasional, untuk mewujudkankan maka minta pemerintah ikut membantu permodalan petani,’’ kata Joko.
Buah salak yang dihasilkan petani Sleman saat ini terdiri atas empat jenis kualitas, yakni Prima 1, Prima 2, Prima 2 dan yang saat ini sedang dalam pengembangan Salak Pondoh Organik. Salak pondoh organik selain sudah 100% memakai pupuk dan pestisida organik, juga memenuhi standar dari sisi lingkungan atau ramah lingkungan. Kabupaten Sleman oleh Pemerintah DIY ditetapkan menjadi daerah sentra pengembangan salak organik.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Bank Kurang Optimal Beri Kredit Bagi Petani

Kalangan perbankan selama ini kurang optimal memberi kredit bagi sektor pertanian, karena belum ada aturan soal sistem perdagangan dan pembudidayaan, sehingga sektor ini tidak tergarap dengan baik. ’’Bagi perbankan, sektor pertanian bukan tidak menguntungkan. Kondisi ini karena belum adanya model yang jelas tentang pengelolaan pertanian dari hulu hingga hilir. Akibatnya, risikonya pun tinggi,’’ kata Direktur Utama Bank Bukopin, Glen Glenardi, di Surabaya.
Menurut dia, sektor pertanian khususnya padi bisa sangat menguntungkan dunia perbankan. Untuk satu hektare sawah yang rata-rata saat ini bisa menghasilkan minimal empat ton gabah kering giling, kini sudah bisa mencapai angka impas produksi. ’’Jika hal itu bisa diolah dengan sistem yang terarah dan terintegrasi, bukan mustahil bisa menghasilkan sekitar delapan ton per hektare. Bahkan, untungnya juga besar,’’ ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk komoditas CPO atau kelapa sawit dan karet yang sudah cukup mapan tata niaga dan pembudidayaannya, selama ini bank tidak khawatir menyalurkan kredit. "Semisal komoditas gula, biaya hidup petani tebu justru ditanggung oleh kredit perbankan dan baru dilunasi setelah panen," katanya.
Di sektor pertanian, baik dari sisi perdagangan hasil tanaman maupun on farm, pihaknya telah menyalurkan kredit dengan jumlah cukup besar.
Tanpa menjelaskan jumlah nominalnya, ia menyebutkan porsi kredit ke agrobisnis sekitar 40 persen dari total kredit yang disalurkan. Namun, tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) untuk sektor pertanian on farm khususnya padi, menduduki peringkat teratas yaitu sekitar 4 persen dari rata-rata NPL seluruh sektor kredit yang mencapai 3 persen. Sejauh ini, angka NPL untuk kredit pertanian on farm memang cukup besar. Untuk itu, kami memerlukan model yang jelas untuk peningkatan sektor ini.
Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jatim, FX Soegeng Notodihardjo, menyatakan, sebenarnya cukup tinggi minat perbankan membiayai sektor pertanian.
Hanya saja, regulasi di bidang pertanian membuat risiko di sektor ini juga tinggi, sehingga membuat para bankir berpikir berulang kali untuk masuk ke sana. "Sektor pertanian itu tergantung musim, sehingga jelas ada potensi besar terhadap terjadinya kredit macet. Kalau NPL tinggi, meski hanya 1-2 bulan jelas kami disemprit. Jika risiko bisa ditekan dengan regulasi atau instrumen tertentu, peminat kredit ke sektor ini akan banyak," katanya.
Ia menerangkan, sebenarnya ada cara untuk meredam NPL dengan meningkatkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Akan tetapi, harus ada modal tambahan yang disuntikkan atau ada dana yang disalurkan sebagai PPAP. ’Namun tidak semua bank bisa melakukan hal ini.
Di sisi lain, persoalan yang ditemui dalam kredit pertanian adalah besarnya permintaan kredit tetapi suplai dana dari bank-bank terbatas. Di Jatim, sudah ada beberapa BPR yang fokus ke pertanian. Tetapi, dananya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan petani. Di Kediri, Jember dan Banyuwangi sudah ada anggota yang terjun ke sektor ini.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Petani Purwosari Merintis Pertanian Terpadu

Para petani yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sumber Sari Rejo Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kini merintis budidaya pertanian terpadu. Ketua Gapoktan Sumber Sari Rejo Sumberrejo, Rohmat Jawahir mengatakan, budidaya pertanian terpadu yang dilakukan para petani adalah memadukan antara usaha peternakan, dengan pertanaian, serta kehutanan. Sehingga budidaya pertanian yang kini ditekuninya merupakan pertanian berkelanjutan atau bisa disebut budidaya pertanian organik. Anggota Gappktan yang kini telah mempunyai usaha sapi kereman sebanyak 70 ekor, kotoran sapi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk biogas, dan pupuk kompos.
Pupuk-pupuk kompos yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memupuk tanaman padi yang dibudidayakan secara organik. Tanaman padi yang dibudidayakan hanya menggunakan pupuk kompos dan tidak menggunakan pestisida. Pestisida yang digunakan adalah pestisida nabati, diantaranya ubi gadung, serta pupuk pelengkap cair yang berasal dari air kencing sapi. Para petani juga menggunakan zat pengatur tumbuh yang berasal dari pucuk-pucuk tanaman.
Sementara untuk merangsang pertumbuhan ternak sapinya, selain menggunakan konsentrat dan hijauan, para petani juga menggunakan permen sapi atau disebut UMMB (Urea Molases Multi Blok) buatan sendiri. Varietas padi yang ditanam di atas lahan 20 hektar milik 68 petani adalah IR 64 dan Mentik Wangi yang nasinya pulen dan harganya cukup menarik.
Rohmat Juwahir mengungkapkan, produktivitas padi yang menggunakan budidaya organik relatif rendah, sekitar 5,5 ton per hektar. Namun harga berasnya cukup baik, yakni Rp 7.500,00/kg. Beras organik produksi petani Purwosari hingga kini dipasarkan di lingkungan sekitar dinas-dinas terkait. Usaha sapi pedaging yang dibudiyakan secara kereman dijual di sekitar Purwosari atau menyediakan untuk kurban.
Rohmat juwahir mengungkapkan, budidaya sapi pedaging dengan cara kereman sangat menguntungkan. Gapoktan hanya melakukan budidaya penggemukan sekitar tiga bulan. Sapi-sapi bakalan peranakan onggole (PO) yang dibeli dengan harga sekitar Rp 6 juta, dalam kurun waktu tiga bulan sudah bisa laku dijual dengan harga Rp 7,5 juta/ekor.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Indonesia Menuju Pertanian Organik 2010

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis mengatakan, Indonesia kini sedang menuju sistem pertanian organik pada tahun 2010. Mentan di Pasuruan meresmikan pabrik pupuk organik granul kerja sama oprasional antara PT Sang Hyang Seri Cabang Pasuruan dengan PT Rekatani Indonesia. Pabrik yang baru 4 bulan beroperasi itu mampu memproduksi pupuk organik granul (butiran) sebanyak 12 ribu ton per tahun.
Mentan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah lama mencanangkan menuju sistem pertanian organik pada tahun 2010. Namun diakui tidak mudah untuk mengubah sistem pertanian model revolusi hijau yang mengandalkan pupuk dan obat-obatan anorganik. Nyatanya, revolusi hijau telah mengakibatkan lingkungan menjadi berubah, tanah menjadi miskin hara, dan tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Menyadari kenyataan itu, lanjut mentan, para ilmuwan menyarankan agar kembali ke alam, karena pada prinsipnya tidak boleh mengubah alam. Namun Mentan mengakui, kendala menuju pertanian organik kini masih terbatasnya pupuk organik karena keterbatasan bahan baku.
Untuk itu pupuk yang kini mencapai Rp17 triliun, sebagian dananya digunakan untuk membangun pabrik pupuk organik. Pupuk-pupuk organik tersebut kemudian diberikan secara langsung ke petani di lapangan agar para petani di pedesaan bisa mengetahuinya manfaat pupuk organik. Mentan tidak menyebut berapa besar dana subsidi pupuk yang akan digunakan untuk membangun paprik pupuk organik tersebut. Mentan menargetkan pembagian pupuk secara langsung ke petani itu sekitar 2 juta hektare, dari sekitar 7,2 juta hektare lahan pertanian di Indonesia.
S Hutauruk, Ketua Komisi IV DPR RI menyebutkan, untuk membantu pupuk organik terhadap lahan sekitar dua juta hektar itu dibutuhkan dana Rp3 trilyun untuk membangun pabrik pupuk organik. Sebelumnya pemerintah telah memberikan bantuan langsung pupuk organik sebanyak 72 ribu ton untuk keperluan lahan pertanian seluas 571 ribu hektar di Indonesia. Hutauruk sependapat dengan Mentan, agar sebagian subsidi pupuk yang setiap tahunnya meningkat, sebagian dananya digunakan untuk membangun pabrik pupuk organik, dan melanjutkan pembagian langsung pupuk organik ke petani.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

HUT Kota Bogor: Songgolangit Persada Buka Stand

Berlokasi di Kota Mandiri Sentul International Convention Center (SICC) Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Hari Jadi Kota Bogor diadakan. Pameran bertajuk Bogor Tourism Mart and Expo itu banyak menyita perhatian warga sekitar. Pameran yang digagas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut sengaja digeber di Sentul City sebagai salah satu tempat perumahan yang nyaman dengan suasana alam pegunungan hijau dan bersih. Semua potensi UKM hadir termasuk PT Songgolangit Persada yang memiliki pabrik di kota hujan itu.
Memang salah satu upaya dalam melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan yang bersih dan asri, kota bogor mulai berbenah diri termasuk memangani sambah kota karena masalah sampah kota tidak bisa dianggap enteng. Persoalan sampah yang dihasilkan setiap harinya begitu banyak.
Data dari Dinas Kebersihan Kota Bogor, setiap harinya Kota Bogor menghasilkan sampah terutama dari kebutuhan rumah tangga, hotel, rumah makan, toko, perkantoran , pasar dan lain-lain cukup banyak.
Untuk itu PT Songgolangit memperkenalkan teknologi yang ramah lingkungan EM4 kepada masyarakat. Di pameran Bogor Tourism Mart and Expo’ inilah sebagai sarana yang tepat memperkenalkan teknologi EM kepada masyarakat. Karena ajang pameran ini sangat ramai dikunjungi masyarakat khususnya dari Jakarta dan masyarakat Bogor sendiri
Memang Bogor yang berada di selatan Kota Jakarta, perlu diupayakan pemanfaatan sampah secara intensif. Dengan membuat bokashi sendiri (pupuk limbah rumah tangga dengan teknologi EM4) masyarakat memanfaatkan pupuk tersebut utnuk lahan pertaniah atau untuk memupuk lahan pekarangan sendiri. Dan ini memberikan hasil tambah, apalagi dijadikan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Seperti dilakukan kelompok Tani Mekar Tajurhalang Bogor, memanfaatkan sampah kota untuk dijadikan pupuk bokashi. Dan pupuk ini sangat diminati masyarakat Bogor dan sekitarnya. ‘’Kami memproduksi ini masih skala kecil tapi sudah banyak permintaan, apalagi pupuk bokashi ini sangat cocok untuk tanaman palawija dan sayuran yang banyak ditanam di kota Bogor ini, ‘kata dadang salah satu anggota kelompik tani Mekar, Tajurhalang Bogor tersebut. Fermentatornya EM4 juga menjadi perhatian pengunjung pameran. (Agus Salam)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Biotor Garap Bengkel Variasi

Daya siar Radio Dunia Bokashi Raya 100,5 FM, Pak Oles 89,8 FM dan Hexon 92,8 FM serta tabloid otomotif MONTORKU dan Koran Pak Oles memang sudah menjangkau seantero Bali. Bahkan informasi tentang penetrasi pasar seputar produk keluaran PT Karya Pak Oles Tokcer, PT Pak Oles & Biotor Technology dan PT Songgolangit Persada tak pernah luput dari bidikan para awak media. Informasi yang diterima masyarakat pun disambut positif.
Biasnya, permintaan Ramuan Pak Oles dan Tri Biotor: Spontan Power (penghemat BBM), Hexon (vitamin oli), dan Kudo (vitamin BBM) kian meningkat, apalagi per 2009 ini didongkrak dengan sistem Gebyar Hadiah Biotor.
Guna memudah tuntutan konsumen, tim biotor menggandeng 1000 bengkel di Bali, toko-toko onderdil dan bengkel variasi motor mobil. ‘’Kami ingin konsumen secara mudah mendapat produk biotor yang dipasarkan oleh perusahaan Pak Oles Group. Mereka bisa mencari Hexon, Kudo dan Spontan Power di bengkel-bengkel rekanan PT Pak Oles & Biotor Technology atau toko onderdil dan aksesoris,’’ ungkap staf Biotor Yunus Sugianto.
Menurutnya, rekanan biotor telah menyebar di setiap kabupaten dan kecamatan di Bali. Saat ini tercatat 50 toko onderdil dan variasi yang telah menjalin kerja sama dengan biotor. Antara lain di Negara, Karangasem, Bangli, Gianyar, Klungkung dan Tabanan. Setiap kabupaten dan kecamatan ada 5 rekanan biotor yang bisa dijadi rujukan customer untuk mencari dan menggali informasi produk otomotif biotor technology. (LIZ)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Jika Banyak Nggak Asyik

Dinna Rafika Silvia
Senyum seksi berbalut kulit hitam manis menjadi modal utama dara manis ini berpose di depan kamera. Nampak sesekali guyonan manja keluar dari mulut seksi gadis cantik ini kala melanjutkan arahan gaya yang diminta fotografer. ‘’Bagaimana mas fotografer apa kurang hot,’’ celetuk Dinna Rafika Silvia sembari menebar senyum.
Hobi humor yang dimiliki terasa mampu menghalau suasana terik di kawasan Kuta tempat digelar pemotretan. Soal kegemaran naik motor, buah kasih pasangan Hamman dan So’ud Rafik itu mengaku agak jengkel menghadapi kondisi lalu lintas kota Denpasar. Hampir setiap ruas jalan umum kota selalu diwarnai pandangan macet lalu lintas, terutama jam-jam sibuk seperti ke sekolah atau pulang kantor.
Sebagai solusi, remaja yang juga berprofesi sebagai sexy dancer di salah satu club di kawasan Kuta itu berharap agar populasi kendaran perlu dibatasi. Sebab, kondisi jalan di Denpasar sangat sempit dan tidak mungkin dilakukan pelebaran lagi. ‘’Nah sebagai solusi kurangi motor dan aktifkan kendaraan umum, kalau terlalu banyak kendaraan malah nggak asyik,’’ ujar Dinna. (JULI)

Biodata
Nama Lengkap : Dinna Rafika Silvia
Nama Panggilan : Dinna
Tempat Tgl Lahir : Denpasar, 5 Desember 1990
Tinggi/berat : 168/50 kg
Pendidikan : SMU
Orang Tua : Hamman/So’ud Rafik
Alamat : Jl Gunung Krakatau
Motor Favorit : Kymco Free LX
Agency : Belby Enterprise
Lokasi Pemotretan : Chopper Heaven
Fotografer : Putu Wirnata & Gede Sustrawan
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Pemasangan Spontan Power Pada Toyota Hartop Diesel

Spontan Powerm (SP) diciptakan Dr Ir GN Wididana, M.Agr untuk menghemat BBM kendaraan roda dua dan empat, termasuk mesin genset maupun speedboat. Pemasangan SP pada Toyota Hartop Diesel mirip dengan aplikasi di mobil Mitsubishi L300 diesel, Daihatsu Taft dan Cevrolet Diesel.
Berikut cara pemasangan;
Perhatikan sirkulasi BBM dari tangki ke Bosch Pump. Instalasi BBM pada Hartop, biasa dari tangki ke pompa solar (menyatu dengan bosch pump) dan dari pompa solar ke filter solar serta ke bosch pump (Gbr I).
Pemasangan SP dilakukan pada selang dari tangki menuju pompa solar. Lepas selang solar pada ujung pipa yang menuju pompa solar. Hubungkan dengan salah satu nepel SP. Pada nepel SP yang satunya tambah selang solar kira-kira 30 cm untuk dihubungkan ke pipa solar (Gbr II 2). Setiap sambungan selang dikancing dengan klem. Ikatkan SP pada sasis kendaraan secara horisontal (posisi datar). Hidupkan mobil selama 10 menit tanpa gas.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Sebar Spanduk Biotor

PT Pak Oles & Biotor Technology Cabang NTB terus melakukan terobosan demi mendongkrak pemasaran Spontan Power (SP), Hexon dan Kudo. Terobosan yang siap digeber adalah menyebar spanduk untuk dipasang di sejumlah bengkel yang sudah dijadikan mitra perusahaan ini.
Kacab Pemasaran Biotor NTB, Gde Ngurah mengaku, pihaknya sudah minta 20 spanduk biotor yang siap disebar ke sejumlah bengkel di Lombok. ’’Bahkan kita mengupayakan bisa dikirim ke Sumbawa, Bima maupun desa-desa terpencil seperti Tanjung, Lombok Utara,’’ kata Ngurah.
Kecuali promosi produk-produk biotor yang selama ini intensif dilakukan baik melalui Koran Pak Oles maupun MONTORKU, upaya promosi lain seperti pemasangan spanduk dengan menggandeng bengkel-bengkel otomotif, cukup punya andil untuk meningkatkan pemasaran produk asal Bali itu, ungkap Ngurah. (ARDI)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Beda SP Solar, Bensin & Injeksi

Tanya:
Pak Yunus Yth
Di pasaran ada 3 macam Spontan Power untuk mobil yaitu SP solar, bensin dan injeksi. Apa perbedaan dari ketiga produk di atas dan apakah SP solar bisa dipasang pada mobil bensin? Terima kasih.
Dari: Ahmad di Kediri, Jatim.

Jawab:
Perbedaan ketiga jenis SP itu hanya ada pada diameter nepel SP. Untuk butiran EM Keramik yang ada dalam tabung SP jumlahnya sama. Artinya ketiga jenis SP ini bisa digunakan untuk mobil bensin, solar maupun injeksi. Semua tergantung besar diameter selang setiap mobil.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Citra RS, Nasibmu Kini

Oleh: Syaiful Hakim
Prosedur yang berbelit seringkali harus dihadapi pasien miskin yang membutuhkan pertolongan pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta. Pasien kurang mampu ini sering harus menunggu lama agar dapat ditangani rumah sakit secara cepat, atau bahkan tidak bisa menerima pelayanan sama sekali. Namun bagi Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Dr Jusuf Saleh Bazed, bila ada pasien yang membutuhkan penanganan secara cepat (emergency), pihaknya tidak akan melihat apakah pasien itu miskin atau pun kaya.
Hal itu sesuai dengan misi dari RSIJ Cempaka Putih, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang Islami, profesional dan bermutu yang peduli dengan kaum dhuafa atau masyarakat tidak mampu. Pelayanan yang islami adalah Rabbaniyah (bekerja sebagai ibadah), pelayanan yang diberikan merupakan kerahmatan bagi pasien (insaniyah), ujarnya. Selain itu, pelayanan yang transparan, profesional dan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dibutuhkan suatu rumah sakit agar memiliki citra yang baik di masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Tidak ada diskriminasi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang membedakan hanya fasilitas tempat rawat inap.
Pasien kurang mampu akan lebih memilih kelas III, pasien yang mampu lebih memilih VIP dan kelas I. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pasien yang tidak mampu RSIJ menyiapkan 35% tempat tidur dari total 411 tempat tidur di rumah sakit itu. Aturannya, di rumah sakit swasta minimal 25% tempat tidur untuk kelas III. Itu juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSIJ yang didirikan oleh Dr Kusnadi pada tahun 1967 itu.
RSIJ memiliki dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, sub spesialis, perawat dan tenaga profesional lainnya yang siap membantu masyarakat. RSIJ dilengkapi alat medis untuk memberikan pelayanan radiologi konvensional, MRI, CT Scan spiral, EMG, EEG Brain Mapping, Bronkhoskopi, Echo Cardiografi, phototerapi dan USG colour depler. Klinik-klinik di RSIJ adalah kilinik umum, gigi dan mulut, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, mata, saraf, THT, kulit, paru, gizi, psikiatri, rehabilitasi medik, keluarga sakinah, akupuntur, laktasi dan jantung. Ada dua kriteria klinik, --klinik umum dan klinik eksekutif, tergantung keinginan pasien. Untuk pemeriksaan (konsultasi) di klinik umum Rp 80 ribu/orang dan klinik eksekutif bisa sampai Rp 150 ribu.
Bahkan, biaya rawat inap bagi masyarakat menengah ke bawah masih relatif murah, yakni sebesar Rp 85 ribu/hari untuk ruangan kelas III, sedangkan kelas II sebesar Rp 175 ribu hingga Rp 250 ribu/hari, kelas I sebesar Rp 325 ribu hingga Rp 425 ribu/hari dan kelas VIP sebesar Rp 800 ribu/hari dengan fasilitas lengkap. Pihaknya tidak hanya melayani pasien yang mampu membayar, tetapi juga memberikan pelayanan pasien yang menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), surat keterangan tidak mampu (SKTM), Jamsostek dan asurasi kesehatan lainnya. ’’Hampir 60 persen pasien yang datang ke rumah sakit ini merupakan pasien tidak mampu,’’ ucapnya.
Pelayanan yang diberikan rumah sakit tidak hanya fokus masalah kesehatan fisik dan psikologis, tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan agama. Selain itu, layanan rohani tidak hanya ditujukan kepada pasien dan keluarganya saja, tetapi diberikan juga kepada karyawan yang ada di rumah sakit, kata Jusuf yang juga sebagai dokter spesialis urologi. Salah seorang pengguna jasa RSIJ, Fatmawati (50) mengatakan, pelayanan rumah sakit swasta seperti RSIJ lebih nyaman dibandingkan rumah sakit yang ada di rumah sakit milik pemerintah. ’’Saya sudah sering bolak-balik membawa suami saya yang sakit ke RSIJ karena pelayanannya sangat baik. Dokternya pun ramah,’’ katanya seraya mengatakan tempat rumah sakit swasta lebih nyaman karena bersih.
Ia rela merogoh kocek lebih dalam ke RSIJ dibanding rumah sakit lain, asalkan pelayanan yang diberikan rumah sakit nyaman dan memuaskan. ’’Pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta saat ini semakin baik,’’ ujarnya. Hal senada disampaikan Yati. Pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta seperti RSIJ lebih nyaman dibanding rumah sakit milik pemerintah. ’’Rumah sakit swasta lebih nyaman, bersih dan pelayanan lebih baik. Saya belum pernah bertemu dokter dan perawat yang judes selama berobat di rumah sakit swasta,’’ ujarnya. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

RS Pemerintah, Kapan Nomor Satu

Oleh: Azhari
Kendati bisnis rumah sakit swasta di tanah air kini tumbuh subur ibarat cendawan dimusim hujan, namun tidak mengurangi minat warga berobat di rumah sakit pemerintah. Buktinya, ratusan warga setiap harinya, apakah si miskin atau si kaya, tetap saja datang dan berobat di rumah sakit pemerintah meski terkadang layanannya belum bisa memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu faktor yang mendorong warga berobat ke RS Pemerintah karena selain ada yang gratis juga biayanya rendah jika dibanding swasta, meski terkadang pelayanannya belum sesuai harapan banyak orang. Berdasarkan batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) tahun 1975, rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh dari organisasi medis yang berfungsi melayani kesehatan lengkap kepada masyarakat.
Pelayanan itu meliputi kuratif dan rehabilitatif, dengan layanannya menjangkau keluarga dan lingkungan. Rumah sakit juga sebagai pusat pelatihan kesehatan dan penelitian biososial.
Sementara Rumah Sakit Umum (RSU) berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialistik. ’’Sesuai fungsinya, kami tidak membedakan antara pasien kurang mampu (miskin) dan kaya, meski operasional rumah sakit tidak bisa terlepas antara fungsi sosial dan bisnis,’’ kata staf Humas RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, Prabowo. Tetapi, pasien miskin tetap menjadi prioritas layanan. "Kami tidak membeda-bedakan antara pasien miskin dengan kaya. Yang penting, pasien miskin bisa menunjukkan bukti atau surat keterangan sesuai ketentuan.
RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu dari 17 rumah sakit pemerintah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memproleh sertifikasi ISO 9001-2008.
Tetapi, Prabowo menyatakan hingga saat ini masih terjadi pemahaman yang berbeda terkait kriteria masyarakat miskin yang memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan gratis (Jamkesmas). Artinya, perlu adanya ketentuan yang jelas kriteria warga miskin yang mendapatkan pelayanan gratis. Kadang ada pasien yang tampangnya berduit tapi memeliki kartu Jamkesmas ke rumah sakit.
Selama Januari-April, RSUD Pasar Rebo telah memberi pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Jamkesmas kepada sebanyak 206 orang pasien miskin, yang sebagian mereka adalah rujukan dari puskesmas. Dari jumlah itu, sebanyak 152 pasien pemegang Jamkesmas mendapat perawatan rawat inap dan 54 rawat jalan. Rawat inap bagi pasien peserta Jamkesmas itu rata-rata antara tujuh sampai 10 hari di rumah sakit. RSUD Pasar Rebo memiliki kamar rawat inap sebanyak 241 tempat tidur, masing-masing terdiri dari 97 kelas III, 40 kelas III-A, 58 kelas II, 44 kelas I dan dua VVIP. ’’Dari pembagian kelas tersebut dapat dilihat bahwa kami memberi ruang yang cukup bagi masyarakat kurang mampu. Pasien Jamkesmas itu hingga kini masih gratis,’’ kata Prabowo.
Di pihak lain, dia menambahkan, terkadang memang manajemen menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Kadang, ada pasien berobat menggunakan kartu Jamkesmas, padahal jika dilihat dari penampilannya bukan orang kurang mampu. RSUD Pasar Rebo, rumah sakit tipe B non pendidikan itu memiliki tenaga para medis sekitar 450 orang, termasuk 80 dokter umum dan spesialis.
Selain ketersediaan peralatan medis, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. ’’Kami menyadari bahwa SDM masih terbatas, namun kedepan upaya peningkatan akan terus dilakukan pihak manajemen dengan dukungan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan DKI Jakarta khususnya,’’ kata Prabowo.
Kartu Jamkesmas Namun, manajemen tidak melihat apakah miskin atau kaya dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang, yang penting setiap pasien miskin bisa menunjukkan kartu Jamkesms. ’’Kalaupun ada orang kaya memegang kartu Jamkesmas, itu bukan urusan kami sebab yang mengeluarkan kartu tersebut instansi lain,’’ kata Prabowo sembari berujar ada kerja sama pelayanan kesehatan antar Pemerintah Kota Depok dan Bekasi dengan Jakarta Timur.
Prabowo menyebutkan, RSUD Pasar Rebo juga menangani rata-rata pasien rawat jalan antara 900 sampai 1.000 pasien setiap harinya. Ia menjelaskan, RSUD Pasar Rebo juga telah memberikan pelayanan gratis kepada pasien DBD, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Agar bersaing dengan RS swasta, mutu pelayanan harus terus ditingkatkan.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Tarakan, Jakarta Barat, Sutirto Basuki menyatakan, peningkatkan SDM agar seluruh pegawai dan karyawan memahami bagaimana standar pelayanan. Namun, pelayanan maksimal sulit terwujud jika jumlah karyawan dan pegawai, khususnya para medis masih kurang. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah, RSUD Tarakan masih kekurangan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tingkat kunjungan rata-rata sekitar 500 pasien rawat jalan setiap hari. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, idealnya tambah 50 orang tenaga medis untuk RSUD Tarakan.
Tenaga medis RSUD Tarakan saat ini sekitar 300 orang dari idealnya 350 orang dokter dan perawat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit peraih ISO 9001-2008 itu. Dari total tenaga medis, sekitar 60% dokter umum dan spesialis. Total pasien rawat inap mencapai 200 orang per hari yang mayoritas menderita penyakit kulit dan gatal-gatal, selain demam berdarah dengue (DBD).
Sutirto menambahkan RSUD Tarakan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pasien yang berobat ke rumah sakit itu adalah masyarakat dari berbagai kalangan. Terkait dengan penyediaan obat-obatan, Sutirto Basuki, menyatakan hingga kini masih mencukupi untuk memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Tarakan juga telah melengkapi diri dengan fasilitas standar dan modern. Rumah sakit ini dapat melebarkan jangkauan pelayanan untuk masyarakat menengah ke atas.
RSUD Tarakan yang akrab dikenal rumah sakit "DBD" di Jakarta itu merupakan rumah sakit Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang pertama kali meraih ISO dengan sistem manajemen mutu 9001:2008 melalaui badan sertifikasi SGS. Rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi tumpuan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama pasien menengah ke bawah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Bisakah RS Belajar Dari Kasus Prita

Oleh: Mulyana
Kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional hingga saat ini masih menjadi bagian berita hangat di sejumlah media massa cetak maupun elektronik. Tidak itu saja, kasus tersebut juga sempat menjadi perhatian dan simpati calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada 8 Juli mendatang, bahkan hingga mendatangi Prita di Lembaga Pemasyarakatan.
Kasus yang berawal dari keluhan pasien RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang bernama Prita Mulyasari (32) lewat surat elektronik (e-mail) soal buruknya pelayanan RS itu terus menyebar, dan berujung di LP Wanita Tangerang, Banten 13 Mei 2009 atas tuduhan pencemaran nama baik. Mantan Ketua PB IDI Azrul Azwra menilai, kasus Prita yang diperkarakan oleh Rumah Sakit Omni Internasional harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh rumah sakit di Indonesia, untuk memperbaiki mutu layanan dan membuka jalur komunikasi yang baik dengan pasien. "Kalau ada pasien mengeluh atas pelayanan RS, harusnya pihak rumah sakit mendengarkan dan memperbaiki, bukan malah pasiennya dipenjarakan," kata Azrul.
Azrul mengatakan, sebenarnya kasus seperti itu sudah sering terjadi, namun masalah ini jarang mencuat ke permukaan karena sudah dianggap hal biasa. Tindakan pihak rumah sakit sungguh berlebihan, karena pasien berhak memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan, hal itu sudah diatur dalam UU Praktek Kedokteran. Dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran RI telah diatur mengenai salah satu unsur mutu pelayanan medis seperti keterbukaan komunikasi dan informasi antara dokter dengan pasien.
Ia mengatakan, kasus ini sebagian dampak dari rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas (PT), karena cenderung hanya lebih mementingkan fungsi usaha dan keuntungan, padahal ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta, selain mencari keuntungan sebagai perusahaan, RS juga harus menjalankan fungsi sosial. Dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut, rumah sakit wajib menjalankan fungsi sosial seperti pengaturan tarif pelayanan dengan memberikan keringanan atau pembebasan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan pelayanan gawat darurat 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan kesehatan. "Saya rasa peraturan menteri itu sebagian tidak dijalankan RS karena sanksinya tidak jelas. Padahal bisa saja izinnya dicabut," katanya.
Untuk itu, kata Azrul, solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan jaminan kesehatan adalah perlu adanya sistem jaminan kesehatan nasional dalam bentuk asuransi kesehatan nasional. Namun, demikian bagi masyarakat miskin tetap harus ditangggung pemerintah.
Administrasi
Pandangan lain disampaikan Mantan PB IDI Kartono Muhammad, ia menilai peraturan tentang rumah sakit selama ini belum jelas, karena belum mengatur mutu layanan medis dari rumah sakit terhadap pasien. Menurut Kartono, selama ini belum ada aturan yang lebih khusus tentang mutu layanan RS bagi pasiennya termasuk lembaga yang mengawasi kinerja rumah sakit, meskipun ada lembaga yang menyatukan rumah sakit seperti Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).
Peraturan tentang rumah sakit yang ada saat ini masih sebatas mengatur administrasi, perizinan dan sarana-prasarana oleh Depkes. Sedangkan aturan mutu layanan medis RS bagi pasien secara khusus belum ada. "Rumah sakit dibiarkan tumbuh begitu saja, tapi aturannya belum jelas," kata Kartono.
Padahal, lembaga yang mengawasi mutu layanan medis bisa saja dilakukan oleh Persi bekerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes). Ia juga menyayangkan, rumah sakit yang berorientasi pada pasar dan keuntungan, tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dari rumah sakit itu sendiiri untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada masyarakat.
Kartono mengatakan, duduk perkara Prita dengan Rumah Sakit Omni Internasional adalah soal komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar antara pasien dengan pihak rumah sakit karena keluhan terhadap RS yang disampaikan pasien tidak ditanggapi. Untuk itu, tim khusus yang dibentuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelidiki lebih lanjut kasus Prita dengan RS Omni Internasional akan menyampaikan hasil penyelidikan maksimal dua minggu setelah ditugaskan.
Ketua Umum PB IDI terpilih periode 2009-2012, dr Prijo Sidipratomo mengatakan, tim khusus beranggotakan 10 orang dokter ditugaskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengumpulkan data terkait kasus Prita dengan RS Omni Internasional khususnya masalah praktik kedokteran. ’’Kalau memang hasil penyelidikan terbukti ada pelanggaran kode etik kedokteran, jelas akan ada sanksi bagi dokter bersangkutan,’’ kata Rrijo. Namun tim bentukan IDI hanya menyelidiki seputar masalah praktik kedokteran apakah ada unsur pelanggaran kode etik atau tidak, tidak menyangkut penyelidikan wilayah hukum, sebab masalah itu harus dipisahkan. Tim menyampaikan laporan hasil penyelidikan dan pengumpulan data ke Pengurus Besar IDI. Tim Ad Hoc yang diketuai Prof Zubairi Djoerban bekerja sama pengurus IDI Wilayah Banten meminta keterangan para dokter RS Omni Internasional Tangerang dan mengumpulkan fakta-fakta khusus terkait praktik kedokteran.
IDI minta masalah itu harus didudukkan secara jernih antara masalah pencemaran nama baik yang merupakan wilayah hukum dan praktik kedokteran yang merupakan wilayah kode etik profesi kedokteran. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut bagi masyarakat atau pasien adalah jika tidak puas dalam pelayanan ataupun tidak memperoleh informasi yang jelas tentang data pelayanan medis, bisa mengadu ke komite medik RS setempat atau IDI cabang. Jika masalah pasien berkaitan dengan institusi rumah sakit, bisa lapor ke Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Bagi para dokter, pelajaran yang diambil dari kasus itu; harus mempunyai rasa empati yang tinggi pada pasien dalam memberikan pelayanan atau memberi informasi yang benar sesuai kode etik kedokteran dan aturan yang berlaku.
Selama 2008 IDI Pusat melalui IDI wilayah menerima sekitar 0 kasus pengaduan pasien terhadap rumah sakit dan dokter akibat ketidakpuasan atas pelayanan medis. Pengaduan tersebut semuanya berupa pelayanan medis rumah sakit dan dokter yang kurang memuaskan pasien, namun demikian semua pengaduan ke IDI tersebut sudah diselesaikan melalui IDI dan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) di setiap wilayah.
Pada sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) segera merampungkan RUU Rumah Sakit untuk ditetapkan jadi UU tahun 2009 bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan DPR-RI periode 2004-2009. Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Max Sopacua mengatakan, pembahasan RUU diperkirakan tinggal 10%, sebab ada beberapa item yang belum selesai pembahasannya karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dan profesi. Pembahasan RUU tentang Rumah Sakit sangat alot karena harus melibatkan berbagai pihak untuk mendengarkan masukan-masukan dan mengakomodir semua kepentingan seperti MUI, PGI, perawat, dokter dan masyarakat yang mengunakan jasa rumah sakit.
Jika RUU disahkan, dapat menjamin pemenuhan hak-hak pasien tekait pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Kasus seperti yang terjadi antara Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional tidak lagi terjadi karena pihak rumah sakit tidak menggunakan dasar hukum berbeda, yakni UU ITE pasal 27 untuk memperkarakan pasien yang mengadu kepada pihak rumah sakit. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009

Mafia Rambah Dunia Kesehatan

Jaringan kejahatan atau mafia telah merambah dunia kesehatan, sehingga orientasi pelayanan kesehatan yakni spiritual dan kemanusiaan dikesampingkan menjadi materialisme. ’’Saat ini manusia hanya menjadi objek eksploitasi semata dari para kapitalisasi pelayanan kesehatan,’’ kata dosen bidang etika dan hukum kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Achmad Yani, Alexandra Indriyanti Dewi di Yogyakarta, Sabtu (13/6).
Menurut Indriyanti, pada bedah buku Mafia Kesehatan, kapitalisasi pelayanan kesehatan tampak dari monopoli sekelompok orang sehingga tidak semua orang bisa dan boleh menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Akibatnya, penumpukan modal hanya ada di dalam tangan segelintir orang, dan tidak dibagikan kembali secara adil kepada semua orang. Padahal, kesehatan merupakan hajat hidup orang banyak.
Biasanya, lanjut Indriyanti, para mafia membentuk jaringan luas dan kuat yang dikomandoi beberapa kelompok orang hanya untuk mengambil keuntungan maksimal. Mafia tersebut bekerja menghalalkan segala cara termasuk merugikan orang lain. Dalam pelayanan kesehatan, mafia dibagi menjadi lima bagian, yakni don atau god father, underboss (direksi rumah sakit), consigliere (instansi terkait rumah sakit), capo (eksekutif rumah sakit) dan soldato (dokter, perawat dan pengacara).
Don atau god father adalah bos yang memerintahkan dan mengkoordinasikan setiap pekerjaan, biasanya mendapatkan keuntungan yang paling besar dalam bisnis. "Dalam pelayanan kesehatan don atau god father adalah pemilik pabrik farmasi atau obat, pemegang saham rumah sakit dan pemegang paten atau hak kekayaan intelektual (HAKI) teknologi kedokteran,’’ tegas Indriyati.
Permainan kapitalisasi yang dilakukan pabrik farmasi, biasanya menjual obat tidak sesuai harga pasar. Biasanya diperjualbelikan dokter yang masuk dalam perkumpulan. Lebih parah lagi, ada hukum di dalam jaringan kejahatan itu yang wajib dilakukan para pemain mafia kesehatan yakni omerta (sumpah tutup mulut), komunio (hilangkan) dan adanya jabatan rahasia, kata penulis buku Mafia Kesehatan.
Kasus yang sering terjadi di Indonesia, seperti yang dilansir Antara merupakan omerta. Kasus obat palsu dan kesalahan operasi (mala praktik) hingga menyebabkan pasien meninggal merupakan salah satu contoh omerta. ’’Dokter biasanya tidak ingin bertanggung jawab mengenai kasus tersebut. Mereka beralasan berpegang pada undang-undang kedokteran yang tidak bisa dipublikasikan pada masyarakat,’’ katanya.
Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta, Adam Suryadi mengatakan, menjadi seorang dokter harus lulus uji kompetensi. Pada kasus yang ada di dalam buku mafia kesehatan, mungkin dokter tidak lulus ujian kompetensi dan lisensi. Aturan saat ini, ketika dokter sudah disumpah harus mengumpulkan 250 standar kelayakan profesi (SKP). Pengumpulan SKP berasal biasanya dengan mengikuti seminar, menulis jurnal dan penelitian terbaru. Itu syarat wajib jadi dokter yang andal saat ini.
Peran Negara
Sementara kasus Prita Mulyasari (32) dan berbagai kasus terkait pelayanan mutu kesehatan di Indonesia menjadi indikasi kuat untuk mendongkrak peran negara di bidang kesehatan agar tidak terjebak dalam pola liberalisasi kesehatan. ’’Tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat selain menghentikan praktik liberalisasi sektor kesehatan dan menarik lebih besar peran negara di bidang kesehatan,’’ kata Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo Sitompul di Jakarta, Senin (8/6).
Menurut Marlo, bila tidak diberlakukan maka 10 tahun mendatang tingkat kualitas kesehatan dan kualitas hidup bangsa Indonesia terus merosot. Dalam laporan tahunan UNDP per tahun 2008, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 107 dari 177 negara. Bila sistem kesehatan sudah dikomersialisasi atau diliberalisasikan, maka pelayanan kesehatan bersifat individual dan bukan lagi gerakan menyehatkan bangsa. Padahal, bukankah pengembangan sistem kesehatan berfungsi untuk menguatkan sumber daya manusia?.
Selain itu, bila tujuan pelayanan adalah mencari laba keuntungan, faktor kemanusiaan menjadi terpinggirkan dalam memberikan pelayanan. Terkait kasus Prita, Marlo menilai, kasus tersebut bukan sebatas persoalan status si kaya dan si miskin tetapi persoalan kesehatan pada umumnya. ’’Kami tidak mau kejadian seperti kasus Prita terjadi lagi bagi masyarakat miskin,’’ katanya. Untuk itu, SRMI menyatakan agar jaminan hak bagi seluruh lapisan rakyat untuk memperoleh kesehatan termasuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik dan humanis.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009